Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 114
Hal lain mengingat jenis vaksin yang digunakan berbeda dengan vaksin yang selama ini diberikan
secara gratis oleh pemerintah, Said Iqbal mengingatkan agar buruh tidak dijadikan uji coba
vaksin. Dengan kata lain, harus dipastikan vaksin yang digunakan halal dan aman.
"Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap
warga negara digratiskan," ujar Said Iqbal.
Apabila pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin gotong
royong ini, sebaiknya menaikkan sedikit dan wajar nilai pajak badan perusahaan (PPH 25) dan
mengambil sebagian anggaran kesehatan yang dalam UU Kesehatan besarnya adalah 5 persen
dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang kesehatan.
Sebelumnya, PT Kimia Farma Tbk membantah anggapan diadakannya vaksin gotong royong
individu secara berbayar, sebagai upaya bisnis atau komersialisasi dari perseroan.
Sekretaris Perusahaan PT Kimia Farma Tbk, Ganti Winarno, mengungkapkan pihaknya berniat
mendukung percepatan vaksinasi COVID-19 di Indonesia.
"Pada prinsipnya kita ini mendukung (vaksinasi), tidak ada untuk komersialisasi dan sebagainya,"
kata Ganti saat konferensi pers secara virtual, Minggu (11/7).
Ganti memastikan semua proses vaksin berbayar Kimia Farma ini dilakukan secara terbuka. Ia
mengatakan dalam menentukan harga atau berkaitan dengan keuangan, pihaknya juga
mendapatkan review dari BPKP.
113
