Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

KSPI PERSOALKAN RENCANA VAKSINASI INDIVIDU BERBAYAR: BERPOTENSI
KOMERSIALISASI
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan buruh Indonesia mendukung upaya
pemerintah untuk melawan pandemi Covid-19 dengan cara vaksinasi. Pemberian vaksin kepada
rakyat termasuk kaum buruh dan keluarganya untuk mencegah meluasnya penyebaran Pandemi
Covid-19, menurut mereka, adalah tugas negara.

Oleh karena itu, KSPI menilai apapun bentuk dan strategi pemberian vaksin termasuk
pembiayaannya kepada seluruh rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah dan pengusaha,
termasuk dimulainya program vaksin gotong royong dan vaksin berbayar secara individu.

Namun demikian, KSPI mempermasalahkan pemberian vaksin yang dilakukan secara berbayar,
baik program vaksin gotong royong maupun vaksin berbayar secara individu yang rencananya
dikeluarkan oleh Kimia Farma. Jika ini dilanjutkan, tutur mereka, patut diduga akan terjadi
komersialiasi yang hanya akan menguntungkan pihak-pihak tertentu.
“Setiap transaksi jual beli dalam proses ekonomi berpotensi menyebabkan terjadinya
komersialisasi oleh produsen yang memproduksi vaksin dan pemerintah sebagai pembuat
regulasi, terhadap konsumen dalam hal ini rakyat termasuk buruh yang menerima vaksin,” ujar
Presiden KSPI Said Iqbal dalam keterangan tertulis, Senin, 12 Juli 2021.
Iqbal mengatakan program vaksinasi berbayar yang dikenal dengan nama Vaksin Gotong
Royong, sekalipun biaya vaksinasi dibayar oleh pengusaha, apalagi vaksin berbayar secara
individu, dikhawatirkan akan terjadi komersialisasi vaksin atau transaksi jual beli harga vaksin
yang dikendalikan oleh produsen.

Sebagaimana diketahui, kata Said Iqbal, dalam keputusan yang telah diteken oleh Menteri
Kesehatan Budi Gunadi Sadikin pada 11 Mei 2021 dijelaskan bahwa harga vaksin gotong royong
buatan Sinopharm adalah Rp 321.660 per dosis, di mana tarif pelayanan vaksinasi belum
termasuk di dalam harga tersebut.

Beleid itu juga mematok tarif pelayanan vaksinasi sebesar Rp 117.910 per dosis. Dengan
demikian, tutur Iqbal, jika dijumlahkan total harga sekali penyuntikan Rp 439.570 atau berkisar
Rp 800 ribu untuk 2 kali penyuntikan.
“Intinya, KSPI mengharapkan kepada pemerintah agar pemberian vaksin untuk buruh dan setiap
warga negara digratiskan,” tegasnya.

Bilamana pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk menyelenggarakan vaksin
gotong royong ini, Iqbal menyarankan agar pemerintah menaikkan sedikit nilai pajak badan
perusahaan (PPH 25) dan mengambil sebagian anggaran Kesehatan yang dalam UU Kesehatan
besarnya adalah 5 persen dari APBN dengan cara melakukan efisiensi birokrasi di bidang
kesehatan.
Said Iqbal mengatakan KSPI setuju dengan vaksin gotong royong, tetapi biaya ditanggung
pemerintah. Buruh juga menilai program vaksin individu dengan biaya sendiri tidak diperlukan.

"Karena sesuai dengan perintah konstitusi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, UU Kesehatan,
dan UU Karantina; program vaksinisasi Covid-19 ini adalah tanggungjawab negara," kata Iqbal.

Sebelumnya, Kimia Farma berencana menggelar Vaksinasi Gotong Royong Individu mulai hari
ini, Senin, 12 Juli 2021. Namun, pelaksanaan program tersebut ditunda sampai waktu yang
belum ditentukan.

115