Page 119 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 119

KPSI ANGKAT BICARA SOAL VAKSINASI BERBAYAR, APA KATANYA?

              Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) khawatir program vaksinasi gotong royong individu
              berbayar akan membebani buruh. Presiden KSPI Said Iqbal menjelaskan pihaknya khawatir akan
              ada komersialisasi yang menguntungkan pihak-pihak tertentu dalam program tersebut.

              Ia  mencontohkannya  dengan  kebijakan  rapid  tes  yang  awalnya  banyak  diberikan  gratis
              perusahaan akhirnya dibebankan secara mandiri pada para pegawainya.

              "Bahkan perusahaan yang awalnya menggratiskan rapid tes bagi buruh di tempat kerja masing-
              masing akhirnya setiap buruh harus melakukan secara mandiri," tuturnya melalui keterangan
              tertulis, Senin (12/7/2021).

              "Ini yang disebut komersialisasi. Tidak menutup kemungkinan program vaksinasi gotong royong
              dan vaksin berbayar secara individu juga terjadi hal yang sama. Awalnya dibiayai perusahaan,
              tapi ke depan biaya vaksin gotong royong akan dibebankan pada buruh," ungkap Said.

              Said  juga  khawatir  bahwa  program  vaksinasi  gotong  royong  yang  akan  dibebankan  pada
              perusahaan untuk para buruhnya tidak akan berjalan efektif saat ini.

              Menurutnya, jika progam vaksinasi gotong royong dijalankan, hanya ada 20 persen perusahaan
              yang mampu menjalankannya. "Maka ujung-ujungnya akan keluar kebijakan pemerintah bahwa
              setiap pekerja buruh harus membayar sendiri biaya vaksin gotong royongnya," paparnya.

              Dalam pandangan Said dengan adanya vaksinasi berbayar, pemerintah telah mengabaikan hak
              kesehatan masyarakat. "Dengan vaksin berbayar individu berarti hak sehat untuk rakyat telah
              diabaikan oleh negara karena vaksinasi tidak lagi dibiayai pemerintah," kata dia.

              Terakhir Said menegaskan bahwa KSPI mendesak agar pemberian vaksin pada masyarakat tidak
              dibebankan  biaya.  "Karena  sesuai  dengan  Undang-Undang  Dasar  1945,  Undang-Undang
              Kesehatan dan Undang-Undang Karantina, vaskinasi Covid-19 adalah tanggung jawab negara,"
              imbuh Said.

              Diketahui  melalui  PT  Kimia  Farma  Tbk,  pemerintah  melaksanakan  program  vaksinasi  gotong
              royong berbayar untuk individu mulai 12 Juli 2021.

              Jenis vaksin yang digunakan pada program ini adalah vaksin Sinopharm. Harga satu dosis vaksin
              adalah Rp 321.660 ditambah biaya pelayanan Rp 117.910 setiap dosis. Maka masyarakat harus
              membayar Rp 439.570 untuk satu dosis vaksin.

              Karena membutuhkan 2 dosis vaksin, maka total biaya yang mesti dikeluarkan setiap individu
              untuk program ini adalah Rp 879.140.

              Sebelumnya  vaksinasi  gotong  royong  diperuntukkan  bagi  karyawan/karyawati,  keluarga  dan
              individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan
              hukum atau badan usaha.
              Namun aturan itu direvisi dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 19 Tahun
              2021 tentang Perubahan Kedua atas Permenkes Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan
              Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. (Tatang Guritno) Artikel ini telah
              tayang di Kompas.com dengan judul.







                                                           118
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124