Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021

Dampaknya di Bidang Ketenagakerjaan bersama Kadisnaker se-Jawa dan Bali, Kadin dan Apindo
secara virtual di Jakarta, akhir pekan lalu.
Adapun Surat Edaran itu ditujukan kepada para Gubernur seluruh Indonesia agar menghimbau
para pelaku usaha di wilayahnya, utamanya untuk memperhatikan petunjuk penerapan protokol
kesehatan di tempat kerja, serta mematuhi aturan mengenai PPKM Darurat.

Pasalnya dalam penerapan PPKM Darurat ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan,
seperti pelaksanaan protokol kesehatan secara ketat. Ida mengatakan, Perusahaan hendaknya
melakukan testing secara berkala dengan metode sampling pada karyawannya. Agar dapat
mengetahui apakah terjadi penyebaran virus corona di lingkungan kerja tersebut, sehingga bisa
ditetapkan keputusan yang bisa diambil.

Selain itu, Ida meminta perusahaan untuk mengizinkan pekerja yang memiliki komorbid, ibu
hamil, atau menyusui, agar mereka dapat bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH).
Sebab, golongan tersebut memang memiliki risiko yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan
orang lainya."Saya kira ini demi dan atas nama kemanusiaan agar mereka diberi kesempatan
kerja dari rumah," tuturnya.

Dalam arahannya, Menaker Ida juga meminta pekerja yang menggunakan fasilitas kendaraan
umum supaya menggunakan masker rangkap atau double masking agar bisa lebih terlindungi
dari Covid-19 varian baru seperti Delta.

Menaker Ida juga mengapresiasi peran serta perusahaan dalam penanganan COVID-19 dengan
menjalankan program vaksinasi COVID-19 untuk para pekerjanya. Menurutnya, program
vaksinasi yang dilakukan pihak perusahaan sangat membantu pemerintah dalam upaya
memberikan perlindungan bagi pekerja dan keluarganya dari penularan COVID-19.

Selanjutnya, ia meminta para pengusaha agar segera memastikan kejelasan terkait kategori jenis
usahanya, dengan cara mengkonsultasikan kepada Dinas Ketenagakerjaan, Dinas Perindustrian,
atau Satgas Penanganan Covid-19 setempat. Sehingga dapat dipastikan usahanya masuk pada
sektor esensial, non-esensial, atau kritikal.

Koordinasi

Dalam mengawal perlindungan hak pekerja, Ida juga mendorong para tenaga pengawas dan
mediator ketenagakerjaan untuk berkoordinasi bersama tim Satgas Pencegahan Covid-19 selama
PPKM Darurat. Koordinasi Kadisnaker Provinsi, Kabupaten/Kota yang intensif dengan aparat
penegak hukum lain di masa ini, diyakini akan menciptakan suasana kondusif bagi
keberlangsungan usaha.

Kita tak ingin PPKM darurat ini menciptakan suasana yang tidak kondusif bagi keberlangsungan
usaha Karenanya diperlukan koordinasi yang intensif dengan aparat penegak hukum yang lain,"
kata dia.
Ida Fauziyah menambahkan langkah lain yang perlu dilakukan Pengawas Ketenagakerjaan dalam
melakukan pengawasan, yakni pertama tindakan preventif dan edukatif, sebagai upaya
pembinaan atau sosialisasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di tempat
kerja. "Saya Ingin sampaikan juga ke Kadin, Apindo, kita sepakat penting mendahulukan
preventif-edukatif," katanya.

Langkah berikutnya bagi Pengawas Ketenagakerjaan yakni tindakan represif non-justicial. Hal ini
merupakan upaya pemenuhan peraturan Undang-undang Ketenagakerjaan termasuk kepatuhan
PPKM darurat dengan cara memberikan peringatan berupa nota pemeriksaan agar perusahaan
memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk PPKM dengan batas waktu
tertentu.
92