Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JULI 2021
P. 94
"Setelah itu baru mengambil langkah represif justicial yakni upaya paksa melalui lembaga
pengadilan untuk mematuhi ketentuan peraturan UU Ketenagakerjaan termasuk ketentuan
PPKM darurat dengan melakukan proses penyidikan oleh pengawas ketenagakerjaan selaku
penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), " katanya.
Dengan tahapan-tahapan tersebut, Ida Fauziyah masih berharap dengan menciptakan iklim
ketenagakerjaan yang kondusif, preventif-edukatif dan seterusnya, suasana kondusif di tengah
PPKM darurat ini bisa tercipta.
Dia pun menegaskan PPKM darurat ini membutuhkan komitmen dari semua pihak. Semakin tak
konsisten semua pihak menjalankannya, tentu semakin lama proses PPKM darurat ini. 'Tidak
hanya pemerintah pusat, tapi juga Pemda, perusahaan, pekerja, masyarakat, seluruhnya punya
tanggung jawab besar dan tanggung jawab sama untuk konsisten menjalankan pelaksanaan
PPKM darurat tersebut " katanya.
Dukungan
Sementara itu, Deputi Bidang Sistem dan Strategi Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) Raditya Jati, menyatakan bahwa hingga saat ini pihaknya melihat sebagian besar institusi
masih kurang dalam menaati penggunaan masker, mencuci tangan, fasilitas hindari kerumunan,
dan pelaksanaan Work From Office (WFO), serta Work From Home (WFH). "Jadi kami
memerlukan dukungan dari sektor ketenagakerjaan untuk selalu mengingatkan semua pelaku
usaha, Disnaker untuk tetap mematuhi protokol kesehatan," ujar Raditya.
Dalam upaya pelaksanaan Posko di daerah berjalan baik, BNPB meminta dukungan Dinas
Ketenagakerjaan yang memiliki kewenangan pengaturan ketenagakerjaan mampu mendorong
seluruh masyarakat, khususnya yang tergabung dalam kegiatan ketenagakerjaan bisa
melaksanakan prokes sebaik-baiknya.
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN), Arsjad Rasjid, menyatakan sangat
mendukung seluruh program pemerintah dalam mengatasi Covid-19. Bagi Arsjad, fokus dalam
penanganan kesehatan sangatlah penting. "Kami percaya sekali bahwa untuk memulihkan
ekonomi, kita harus membangkitkan kesehatan terlebih dahulu," kata dia.
Namun, Arsjad meminta kepada pemerintah agar izin operasional industri padat karya tetap
dipertahankan. Menurutnya, walau pun roda ekonomi berjalan dengan lambat, itu masih lebih
baik daripada sama sekali tidak berjalan. Tak lupa, kata dia, industri padat karya dalam
beroperasi harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal serupa diungkapkan
juga oleh Kabid Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Harijanto.*
INFORIAL
Caption:
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah
93