Page 13 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 13
Para demonstran tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) yang terdiri dari
berbagai latar belakang.
Ada dari mahasiswa, buruh, seniman, dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
Mereka menolak penetapan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang dirancang
pemerintah.
Humas ARB, Kontra Tirano mengatakan RUU tersebut dinilai melanggar hukum
karena prosesnya tidak dilakukan secara terbuka.
"Sudah waktunya masyarakat bersikap dan menggelar aksi menolak Omnibus Law
." "Pemerintah hingga saat ini tak ada sosialisasi yang jelas dan rinci terkait RUU
itu.
Omnibus Law juga dibuat dengan melanggar hukum." "Prosesnya tidak
transparan, melibatkan satgas yang syarat kepentingan" kata Kontra Tirano, dikutip
dari keterangannya, Sabtu (7/3/2020).
ARB juga terdiri dari perwakilan organisasi maupun individu telah menyatakan
keikutsertaannya.
Sejumlah organisasi yang tergabung di antaranya Serikat Buruh Seluruh Iindonesia
(SBSI) Yogyakarta, LBH Yogyakarta, Walhi, beberapa BEM di UGM, dan FH UII.
ARB bersama organisasi yang ikut serta itu menilai pasal dan rancangan materi
bermasalah.
Kontra menyebut pihaknya telah melakukan kajian yang matang terlebih dahulu
perihal materi RUU tersebut.
Mengenal Omnibus Law Istilah omnibus law pertama kali disampaikan Presiden
Joko Widodo dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai Presiden Republik
Indonesia 2019-2024 pada 20 Oktober 2019 lalu.
Dilansir Kompas.com, Jokowi menyebut omnibus law ini bakal menyederhanakan
kendala regulasi yang dianggap berbelit dan panjang.
Konsepnya Omnibus law ini bisa merevisi banyak aturan sekaligus. Konsep omnibus
law ini sudah diterapkan di sejumlah negara sejak lama.
Setidaknya, ada dua UU dengan konsep omnibus law yang digarap, yakni UU Cipta
Lapangan Kerja dan UU Perpajakan.
Presiden Jokowi pun sudah mengumpulkan para elite partai politik koalisi
pendukung pemerintah untuk menggolkan misi besar ini.
Pertemuan digelar tertutup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (14/1/2020)
lalu.
Page 12 of 145.
