Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MARET 2020
P. 14
Selain ketua umum dan sekjen parpol, hadir pimpinan DPR dan pimpinan fraksi
yang berasal dari parpol pendukung pemerintah.
Persetujuan DPR Sama dengan UU lainnya, penerbitan UU ini harus dibahas dan
disetujui bersama-sama dengan DPR.
"Sudah saya sampaikan pada DPR, mohon agar ini diselesaikan maksimal 100 hari.
Saya akan angkat jempol, dua jempol kalau DPR bisa selesaikan ini dalam 100 hari,"
kata Jokowi saat menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan di Jakarta,
Kamis (16/1/2020).
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad optimistis DPR bisa menyelesaikan
pembahasan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja dan Fasilitas Perpajakan dalam waktu 100 hari.
Menurut Dasco, sepanjang pemerintah dan DPR aktif membahasnya, omnibus law
dapat rampung sesuai target.
"Saya pikir apa yang disampaikan presiden (target 100 hari rampung omnibus law)
bukan hal mustahil," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat
(17/1/2020).
Jika menengok kekuatan parpol pendukung pemerintah yang mayoritas di DPR,
menggolkan dua UU Omnibus Law ini bukan perkara sulit.
Kendati demikian, suara penolakan di luar parlemen lantang disuarakan oleh para
buruh.
Penolakan buruh Organisasi buruh menentang UU Omnibus Law Cipta Lapangan
Kerja karena dianggap justru akan merugikan para pekerja.
(Tribunnews.com/Garudea Prabawati/Indah Aprilin Cahyani)
(TribunJogja.com/Yosef Leon Pinsker) (Kompas.com/Ihsanuddin).
Page 13 of 145.
