Page 6 - PPJ2005

KodeEtikJaksa
Pembukaan
Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum berdasarkan Pancasila can Undang-Undang Dasar L945, memberikan kedudukan peranan kepada Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara terutama di bidang penuntutan.
Dalam mengemban kedudukan dan peranan tersebut, Kejaksaan diberi tugas dan wewenang untuk menegakkan hukum seta tugas dan wewenang lain berdasarkan peraturan perundang-undangan, demi terwujudnya ketertiban dan kepastian Hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran.
Sebagai pengemban tugas wewenang Kejaksaan, Jaksa selaku insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki asas satu dan tidak terpisah-pisahkan, senantiasa bertindak berdasarkan Hukum dan sumpah
jabatan dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan dan menggali nilai-nilai kemanusiaan, Hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat serta berpedoman pada Doktrin Trikrama Adhyaksa.
Doktrin Trikrama Adhyaksa perlu dijabarkan dalam kode etik Jaksa, sebagai tuntunan tatapikir; tata atur dan tata laku dalam mewujudkan jati diri jaksa mandiri yang mumpuni, memiliki kemampuan, profesional, integritas pribadi dan disiplin tinggi dalam mengemban bakti profesi dalam masyarakat, bangsa dan negara.
Dengan pemahaman dan penghayatan terhadap penggilan tugas sebagai abdi Negara, abdi masyarakat dan abdi Hukum seluruh Jaksa yang tergabung dalam persatuan Jaksa bersepakat menetapkan kode etik Jaksa.
DAN PELATIHAN KEJAKSAAN AGUNG R,1,