Page 3 - Sahabat06 (Winter2020)

FOCUS ON: Tax Treaty; PPh 20,42% Non Penduduk dirasa memberatkan!
Tax Treaty (sozei joyaku) atau dalam bahasa Indonesia dapat kita artikan sebagai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) adalah perjanjian internasional di bidang perpajakan antar kedua negara yang mengatur pembagi- an hak pemajakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh penduduk salah satu negara atau penduduk kedua negara dalam persetujuan itu. Pembagian hak ter- sebut diatur dengan tujuan untuk mencegah seminimal mungkin terjadinya pengenaan pajak berganda.
Tujuan Tax Treaty ada 5, yaitu: 1) menghindari pajak berg- anda yang akan membebani dunia usaha, 2) meningkat- kan investasi asing, 3) meningkatkan sumber daya manusia (SDM), 4) pertukaran informasi untuk mencegah pengela- kan pajak (tax evasion), dan 5) kedudukan antar negara adalah setara.
Lantas apa hubungan antara tax treaty dengan pajak non penduduk sebesar 20,42% bagi pemagang/mahasiswa internship program 1 tahun?
Status kependudukan bagi WNA di Jepang
Berdasar peraturan kependudukan, status kependudukan WNA di Jepang ditentukan berdasarkan berapa lama Ybs tercatat bermukim di Jepang.
Apabila Ybs. tercatat bermukim melebihi 1 (satu) tahun, maka Ybs. dikategorikan sebagai “Penduduk”. Tetapi, bagi mereka yang tercatat bermukim kurang dari 1 (satu) tahun, maka dikategorikan sebagai “Non Penduduk”.
Status kependudukan ini terkait erat dengan pajak penda- patan bagi WNA yang bekerja di negara Jepang. Pajak pendapatan bagi WNA tersebut diatur dalam perjanjian kerjasama antara negara asal WNA dan Jepang yang disebut Tax Treaty atau Perjanjian Penghindaran Pajak Ber ganda (P3B).
Berikut contoh kasus seseorang dapat dikategorikan sbg. Penduduk dan Non Penduduk.
Si-A sebagai Jisshuusei tiba di Jepang tgl 1 Okt 2020, dan setibanya di Jepang Ybs. mengikuti diklat sebulan seblm mulai magang kerja yang direncanakan selama 3 tahun (rencana pulang maksimal 1 Okt. 2023).
▶K︎ arena Si-A bermukim lebih dari setahun, maka dikate- gorikan “Penduduk”. Pengenaan PPh Penduduk sama layaknya warga Jepang lainnya (sekitar 5%).
Si-B sebagai Jisshuusei tiba di Jepang tgl 1 Okt 2020, dan direncanakan akan magang kerja selama setahun (rencana pulang maksimal 1 Okt. 2021). Perjanjian kerja antara Si-B dengan persh dimulai dari tgl 2 Okt. 2020~1 Okt. 2021. ▶K︎ arena Si-B bermukim kurang dari setahun, maka dikate
gorikan sebagai “Non Penduduk”. Pengenaan PPh Non Penduduk sebesar 20,42% dari total pendapatan Ybs. tiap bulannya.
Berdasar Tax Treaty yang disyahkan tgl 31 Des 1982, yang kemudian direvisi tgl 1 Jan. 2019 dan oleh Pemerintah RI disepakati tgl 1 Agust. 2020, khususnya pasal 21.c. yang menyangkut pendapatan peserta magang, tertulis bahwa apabila pendapatan setahun tidak lebih dari 600.000yen, maka dikenakan pembebasan pajak.
Masalahnya, peserta magang dengan upah UMR 900yen perjam saja, sebulan pendapatan mereka sekitar 144.000 yen (900 x 8jam sehari x 20 hari kerja). Artinya, dalam se- tahun mereka memiliki pendapatan sekitar 1.728.000yen (144.000yen x 12 bulan), dan hal ini sudah melebihi batas Tax Treaty yang ditetapkan sebesar 600.000yen pertahun.
Terkait itu, maka PPh Non Penduduk 20,42% akan dikena- kan kepada Pemagang Program 1 (satu) Tahun. Artinya, dari pendapatan tsb akan dikenai PPh sebesar 29.404yen (144.000x20,42%). Selain itu, Ybs. wajib membyr asuransi sosial sebesar + 26.000yen, sewa apartemen + 15.000yen, dan makan sehari-hari + 20.000yen, maka mereka hanya akan mengantongi sisa 53.596yen sebagai tabungan.
Perlunya revisi Tax Treaty pada Pasal 21.c.
Mungkin pendapatan pertahun sebesar 600.000yen tahun 1982 dirasa cukup banyak, tetapi hal tersebut sudah tidak relevan dgn kondisi saat ini bila memperhatikan hitungan di atas.
Andaikan Tax Treaty khusus pasal 21.c. dapat direvisi jadi 1.800.000yen pertahun, maka akan sangat membantu pe- serta magang program 1 tahun, sekaligus meningkatkan potensi pendapatan negara via program pemagangan.
Bayangkan, bila saat ini jumlah pemagang program 1 thn ada sekitar 1800~2000 orang (Survei Imigrasi Jepang), maka potensi devisa negara yang didapat dari revisi Tax Treaty tersebut sebesar 705.696.000yen atau setara dgn 91.740.480.000 IDR (kurs 130) per-tahun.
Siapa yang dapat mengusulkan revisi Tax Treaty?
Kementerian Keuangan RI (Direktorat Pajak), setelah mendapat usulan dari stake holder, termasuk kita, melalui perwakilan negara (KBRI/Konjen RI) di Jepang.[my]
Potensi pendapatan pemagang setelah reivisi Tax Treaty Ps.21.c. ❖ Rata2 gaji perbln 144.000yen
❖ PPh 20.42%
❖ Asuransi sosial
❖ Sewa apartemen
❖ Biaya makan Sisa pendapatan
29.404yen 26.000yen 15.000yen 20.000yen 53.596yen
Apabila Tax Treaty Ps. 21.c direvisi menjadi 1.800.000yen/th, maka Pemagang 1 tahun mendapat pembebasan PPh 20.42%.
Potensi pemasukan negara setelah reivisi Tax Treaty Ps.21.c.
❖ Rata2 gaji perbln 144.000yen
❖ PPh 20.42% 29.404yen
29.404yen x 12 bln = 352.848yen 352.848yen x 2000 pemagang
= 705.696.000yen / tahun
(91.740.480.000IDR; kurs 130)
Potensi devisa negara lebih dari 91M pertahun dari prog. magang 1 tahun, bila Tax Treaty Ps. 21.c. berhasil direvisi.
Page 3