Page 134 - Buku Kajian Pemantauan UU ITE
P. 134
k. Perlu mengangkat norma dalam SKB UU ITE menjadi materi perubahan UU ITE.
2. Dalam aspek Struktur Hukum/Kelembagaan, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-
Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai
berikut:
Perlu penguatan dari sisi koordinasi antara instansi/kementerian terkait dengan Bareskrim
Polri untuk melakukan pengawasan dan pencegahan agar kasus penipuan berbasis online
tidak terjadi lagi.
3. Dalam aspek Sarana dan Prasarana, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang
Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan peningkatan upaya penanganan tindak pidana siber dengan
menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan kuantitas dan kualitas
sarana dan prasarana.
b. Perlu dibuat Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi oleh DPR dan
Pemerintah.
c. Perlu peningkatan teknologi yang mendukung perlindungan data pribadi serta
menambah SDM yang bertugas terkait dengan pengawasan dalam keamanan jaringan
dan perangkat internet.
4. Dalam aspek Budaya Hukum, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan
Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan rekomendasi sebagai berikut:
a. Perlu dilakukan sosialisasi secara menyeluruh oleh DPR, Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah mengenai aturan dalam peraturan perundang-undangan serta
program pemerintah terkait penyelenggaraan ITE.
b. Perlunya pemberian edukasi kepada masyarakat terkait pemahaman mengenai
pentingnya perlindungan data pribadi yang dilaksanakan dengan, sosialisasi, pendidikan
dan pelatihan, dan bimbingan teknis.
Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Sebagaimana Telah Diubah Dengan …
112 Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat
Jenderal DPR RI
