Page 84 - Kelas VII PPKn BS Cover 2017
P. 84

Kehidupan dalam sekolah kalian dapat
                             INFO                  diibaratkan  sama  dengan  kehidupan
                       Kewarganegaraan
                                                   suatu  negara,  keduanya  memiliki  per-
                   Fungsi konstitusi dapat dirinci   aturan.  Kehidupan  di  sekolah  diatur
                   sebagai berikut.                melalui  tata  tertib  sekolah,  sedangkan
                   1.   Penentu dan pembatas       kehidupan  dalam  suatu  negara  diatur
                       kekuasaan negara.           dengan konstitusi atau Undang-Undang
                   2.  Pengatur hubungan           Dasar.
                       kekuasaan antar organ           Setiap  bangsa  yang  merdeka  akan
                       negara.                     mem bentuk  suatu  pola  kehidupan  ber-
                   3.  Pengatur hubungan           kelompok yang dinamakan negara. Pola
                       kekuasaan antar organ       ini dalam bernegara perlu diatur dalam
                       negara dengan warga         suatu  naskah  berupa  aturan  hukum
                       negara.                     tertinggi  dalam  kehidupan  Negara
                   4.  Pemberi atau sumber         Republik  Indonesia  yang  dinamakan
                       legitimasi terhadap         Undang-Undang Dasar Negara Republik
                       kekuasaan negara ataupun    Indonesia Tahun 1945.
                       kegiatan penyelenggaraan
                       kekuasaan negara.
                   5.  Penyalur atau pengalih      Republik  Indonesia  Tahun  1945  berisi
                       kewenangan dari sumber      aturan  dasar  kehidupan  bernegara  di
                       kekuasaan yang asli         Indonesia. Kedudukannya sebagai hukum
                       (rakyat) kepada organ       yang  paling  tinggi  dan  fundamental
                       negara.                     sifatnya,  karena    merupa kan  sumber
                   6.  Simbolik sebagai            legitimasi  atau  lan dasan  bentuk-bentuk
                       pemersatu.
                   7.  Simbolik sebagai rujukan    bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum
                       identitas dan keagungan     yang  berlaku  universal,  maka  semua
                       kebangsaan.                 peraturan  perundang-undangan  yang
                   8.  Simbolik sebagai pusat      berlaku  di  Indonesia  tidak  boleh  ber-
                       upacara.                    tentangan  dan  harus  berpedoman  pada
                   9.  Sarana pengendalian         Undang-Undang Dasar Negara Republik
                       masyarakat.                 Indonesia Tahun 1945.
                   10.  Sarana perekayasaan dan        Sebagai  warga  negara  Indonesia,
                       pembaruan masyarakat.       kita patuh pada ketentuan yang terdapat
                             (Jimly Asshiddiqie)
                                                   dalam  Undang-Undang  Dasar  Negara

                 Kepatuhan warga negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik
                 Indonesia Tahun 1945 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib
                 dan teratur.



                  72   Kelas VII SMP/MTs
   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89