Page 109 - BUKU TIGA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT
P. 109
24 Januari 2017
Seusai menerima delegasi Pasar Senen, agenda
Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon dilanjutkan
dengan menghadiri Rapat Paripurna ke-17 Masa
Sidang III tahun 2016-2017. Rapat Paripurna kali
ini mengagendakan pengesahan revisi UU Nomor
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan
DPD atau UU MD3 menjadi RUU Usul Inisiatif
DPR. Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua
DPR Fahri Hamzah, seluruh fraksi menyampaikan 22
pandangan-pandangannya secara tertulis. Wakil
Ketua DPR Fahri Hamzah, S.E. didampingi oleh
Ketua DPR Drs. Setya Novanto serta seluruh jajaran
Wakil Ketua DPR yakni Dr. Fadli Zon, Dr. Agus
Hermanto, dan Dr. Taufik Kurniawan.
Selain membahas revisi UU MD3, Rapat
Paripurna kali ini juga membahas penetapan kembali
sejumlah tim yang dimiliki oleh DPR. Yaitu Tim
Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Tenaga
Kerja Indonesia, Tim Implementasi Reformasi DPR
RI, Tim Pemantau DPR RI terhadap pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Nomor 21 23
Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi
Papua, serta Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Keterangan Foto:
Istimewa Yogyakarta, Tim Pemantau dan Evaluasi 22 Menghadiri Rapat Paripurna ke-17 Masa
Sidang III tahun 2016-2017 dengan agenda
Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan pengesahan revisi UU MD3 menjadi RUU
(UP2DP), Tim Penguatan Diplomasi Parlemen, Usul Inisiatif DPR.
dan Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan 23 Memimpin Rapat Gabungan Komisi I, III, IX
Wilayah Perbatasan. mengenai permasalahan orang asing
ilegal di Indonesia
Agenda Wakil Ketua DPR RI Dr. Fadli Zon
dilanjutkan dengan menyelenggarakan Rapat
Gabungan Komisi I, III, IX mengenai permasalahan
Orang Asing Ilegal. Pertemuan dilangsungkan di pertemuan tersebut, Rapat Gabungan Komisi I, III,
ruang kerja Wakil Ketua DPR RI. Pertemuan yang dan IX menyepakati akan memberikan masukan
bejalan kurang lebih 90 menit, menyimpulkan bahwa dan rekomendasi kepada pemerintah secara resmi
permasalahan orang asing illegal di Indonesia harus terkait permasalahan orang asing ilegal di Indonesia
disikapi secara serius oleh pemerintah. Hasil dari dalam bentuk white paper.
102 : BERPIHAK PADA RAKYAT
