Page 72 - BUKU TIGA - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT
P. 72

22 November 2016










































                                                                                      47




                                                                                   Keterangan Foto:
                                                                                   45, 46, 47  Melakukan kunjungan kerja tim ke Provinsi
                                                                                           Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Tim
                                                                                           Pemantau Otsus DIY, Aceh dan Papua.
                                   Kegiatan  kali  ini merupakan kunjungan  kerja
                               kedua  Tim  Pemantau  ke Yogyakarta. Kunjungan
                               pertama adalah pada 5-6 Juni 2015. Dari dua kali
                               kunjungan ini, serta FGD yang dilakukan Tim
                               Pemantau pada 26 Oktober 2015 tentang pertanahan
                               di DIY, Tim  Pemantau Otsus DPR RI menilai
                               sejumlah persoalan yang muncul pasca berlakunya
                               UU Keistimewaan berasal dari dua hal.  Pertama,   dan ini tentunya membutuhkan koordinasi  kuat
                               pemerintah pusat belum melengkapi UU tersebut   antara Pemerintah pusat dan DPR. Karena kalau
                               dengan berbagai  peraturan pelaksana, sehingga   sinkronisasi aturannya dilakukan di level Perda,
                               menimbulkan interpretasi beragam.               UU Keistimewaan berpotensi akan menjadi  lex
                                   Kedua, UU  Keistimewaan masih butuh         specialis dari berbagai undang-undang. Sesuai
                               sinkronisasi dengan UU lainnya, terutama UU     undang-undang,    keistimewaan   dan   otonomi
                               PA. Proses sinkronisasi harus dilakukan  pada   khusus dimaksudkan untuk melakukan percepatan
                               level undang-undang, tidak cukup dengan perda,   pembangunan bagi rakyat.


                                                              Catatan  KINERJA FADLI ZON  (1 Oktober 2016 – 30 September 2017)   : 63
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77