Page 12 - REFLEKSI AKHIR TAHUN SETJEN DPR RI
P. 12
Bagian Pertama | 6
Paragraf 8
Hak Keuangan dan Administratif
Pasal 226
(1) Pimpinan DPR dan anggota DPR mempunyai hak keuangan dan
administratif.
(2) Hak keuangan dan administratif pimpinan DPR dan anggota DPR
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pimpinan DPR dan diatur
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 9
Hak Pengawasan
Pasal 227
(1) Setiap anggota berhak mengawasi pelaksanaan APBN dan
memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk di daerah pemilihan.
(2) Untuk melaksanakan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota
DPR berhak mendapatkan dukungan administrasi keuangan dan
pendampingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
Penguatan DPR RI secara kelembagaan sebagaimana diatur dalam UU
MD3 dan perubahannya, pada hakekatnya memberikan tambahan
fungsi, tugas, dan kewenangan kepada Sekretariat Jenderal DPR RI yang
merupakan sistem pendukung DPR RI
Sejalan dengan itu, Pasal 3 menyebutkan bahwa Sekretariat Jenderal
DPR RI mempunyai tugas mendukung kelancaran pelaksanaan
wewenang dan tugas DPR RI di bidang persidangan, administrasi, dan
keahlian.
