Page 21 - REFLEKSI AKHIR TAHUN SETJEN DPR RI

Bagian Kedua | 13

DPR RI 2019-2024 yang terbentuk pasca pelantikan pada Oktober 2019,

mulai bekerja menentukan jumlah komisi, menetapkan Anggota dan

Pimpinan pada setiap Alat Kelengkapan Dewan baik Pimpinan DPR RI,

Pimpinan Komisi maupun Pimpinan Badan.

Setjen DPR RI pun harus sigap merespons segala dinamika yang ada ketika

itu, dengan aktif mengakomodir kebutuhan DPR RI periode 2019-2024 yang

tentu saja berbeda dengan periode sebelumnya.

Pandemi Covid-19 dan ketidakpastian global yang cukup mengguncang

perekonomian dunia, tidak cukup menahan laju kinerja DPR RI bersama

Pemerintah dalam memberikan payung hukum bagi penyelenggaraan

negara yang lebih bermakna. Setjen DPR RI pun berupaya memfasilitasi

dan berinovasi untuk tetap mendukung kinerja legislasi meski di tengah

pandemi.

Terbukti tahun 2020 terdapat 13 UU yang diditetapkan dalam Rapat

Paripurna diantaranya UU untuk mengantisipasi pandemi Covid-19 dan

ancaman perekonomian, UU APBN, UU tentang Pertambangan Mineral dan

Batu Bara, UU pengesahan persetujuan kemitraan atau kerja sama

bilateral, termasuk UU Omnibus Law Cipta Kerja. Dan pada Tahun 2021

terdapat 13 UU yang disahkan diantaranya UU Otonomi Khusus Papua, UU

Pertanggung jawaban APBN, UU tentang Harmonisasi Peraturan

Perpajakan, UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, UU tentang Jalan,

dan UU Pengesahan Kemitraan dan Kerja Sama Bilateral. Sementara Tahun

2022 terdapat peningkatan jumlah UU yang disahkan karena terdapat

banyak UU penyesuaian Kabupaten/Kota. Termasuk juga UU tentang Ibu

Kota Negara, UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, serta

Perlindungan Data Pribadi. Sementara di Tahun 2023 terdapat UU yang

merupakan revisi terhadap UU yang telah ditetapkan pada tahun 2020

seperti UU Penetapan Perppu Cipta Kerja dan UU Perubahan IKN.