Page 140 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 140
E. PERSETUJUAN DAN
PERTIMBANGAN
PEJABAT PUBLIK
engangkatan calon pejabat publik, baik berupa
persetujuan maupun pertimbangan terhadap
P pengangkatan calon pejabat publik, merupakan bagian
dari fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah.
Landasan pengaturan pengangkatan pejabat publik, di samping
diatur dalam undang-undang organik, secara garis besar diatur
juga dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD,
dan DPRD, Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata
Tertib, serta Keputusan DPR RI Nomor 44/DPR RI/I/2019--2020
tentang Mitra Kerja Komisi-Komisi, Badan Anggaran, dan Badan
Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI Masa Keanggotaan Tahun
2019--2024.
Berdasarkan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Tata Tertib, pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap kebijakan
pemerintah dilakukan melalui pengajuan, pemberian persetujuan,
atau pemberian pertimbangan/konsultasi atas keputusan
berdasarkan mufakat. Pengangkatan pejabat publik di DPR secara
kelembagaan dilaksanakan oleh salah satu alat kelengkapan
DPR yang bersifat tetap, yaitu komisi, yang salah satu tugasnya
melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
138 | Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2021--2022 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 139
