Page 4 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Pelaksanaan fungsi anggaran pada Tahun Sidang
Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 2021--2022, DPR telah melakukan tahap penyusunan,
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun Anggaran 2022. DPR juga telah menetapkan
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Tahun Anggaran 2020. DPR memberikan perhatian
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan yang besar atas APBN sebagai instrumen kebijakan
Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan fiskal agar efektif dalam menyejahterahkan rakyat
DPRD). Pada Tahun Sidang 2021--2022 pelaksanaan serta efisien dalam menggunakan keuangan negara.
tugas DPR diselenggarakan dalam situasi pandemi DPR memastikan bahwa APBN dipergunakan untuk
Covid-19. Namun, seluruh anggota DPR dan Alat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
Kelengkapan DPR (AKD) dapat mengoptimalkan
pelaksanaan tugasnya sehingga kedaulatan rakyat Selama satu tahun sidang, DPR juga telah banyak
dapat dijalankan untuk mencapai tujuan bernegara. menyelenggarakan tugas pengawasan, baik melalui
rapat-rapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan
Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2021--2022 ini kerja, audiensi, maupun bentuk lain. Fungsi pengawasan
mengambil tema “DPR Kuat Rakyat Sejahtera”. DPR diarahkan pada kebijakan dan program Pemerintah
Tema tersebut menggambarkan bagaimana DPR agar dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan
dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat.
pembangunan telah ikut bergotong-royong bersama
komponen bangsa lainnya dapat memperkuat DPR juga melaksanakan tugas diplomasi parlemen,
pemulihan ekonomi nasional di tengah dinamika baik dalam konteks kerja sama antar parlemen
global yang tidak pasti arah dan perkembangannya. secara bilateral, regional, maupun internasional
Melalui Buku Laporan Kinerja ini, DPR menyampaikan seperti dalam peran aktif DPR dalam Sidang Inter-
hasil kerja dan tugasnya sebagai bagian dari Parliamentary Union (IPU) bulan Maret tahun 2022
komitmen untuk menjalankan keterbukaan informasi di Bali. Peran diplomasi yang dijalankan oleh dewan
sehingga rakyat dapat melihat dan memahami apa berorientasi pada penguatan capaian kepentingan
yang sudah dilakukan oleh DPR. nasional Indonesia.

Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi, Semoga pada masa yang akan datang, DPR terus
pada Tahun Sidang 2021--2022 yang lalu, dewan meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan
telah memutuskan dan menyetujui beberapa kedaulatan rakyat.
rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-
undang (UU) setelah melalui pembahasan yang Sekian dan terima kasih.
intensif dengan pemerintah. Pembentukan UU
membutuhkan waktu pembahasan yang cukup Wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh,
bergantung pada kompleksitas substansi dan salam sejahtera bagi kita, om santi santi santi om,
perbedaan sudut pandang. Pembentukan UU namo buddhaya.
merupakan kinerja bersama antara DPR dan
Pemerintah. DPR berkomitmen untuk dapat
menghasilkan UU yang selaras dengan UUD NRI
Tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang Jakarta, Agustus 2022
kuat, mengutamakan kepentingan nasional, dan Ketua DPR RI,
melibatkan partisipasi rakyat. Dr. (H.C.) Puan Maharani

2 | Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2021--2022 Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 3