Page 4 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TAHUN SIDANG 2022
P. 4

17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan     Pelaksanaan fungsi anggaran pada Tahun Sidang
                   Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan            2021--2022, DPR telah melakukan tahap penyusunan,
                   Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat    pembahasan dan persetujuan terhadap Rancangan
                   Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali,    Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
                   terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13            Tahun Anggaran 2022. DPR juga telah menetapkan
                   Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-  UU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan
                   Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis        Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
                   Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan          Tahun Anggaran 2020. DPR memberikan perhatian
                   Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan        yang besar atas APBN sebagai instrumen kebijakan
                   Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan   fiskal agar efektif dalam menyejahterahkan rakyat
                   DPRD). Pada Tahun Sidang 2021--2022 pelaksanaan   serta efisien dalam menggunakan keuangan negara.
                   tugas DPR diselenggarakan dalam situasi pandemi   DPR memastikan bahwa APBN dipergunakan untuk
                   Covid-19. Namun, seluruh anggota DPR dan Alat     sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
                   Kelengkapan DPR (AKD) dapat mengoptimalkan         
                   pelaksanaan tugasnya sehingga kedaulatan rakyat   Selama satu tahun sidang, DPR juga telah banyak
                   dapat dijalankan untuk mencapai tujuan bernegara.  menyelenggarakan tugas pengawasan, baik melalui
                                                                     rapat-rapat, rapat dengar pendapat umum, kunjungan
                   Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2021--2022 ini   kerja, audiensi, maupun bentuk lain. Fungsi pengawasan
                   mengambil tema “DPR Kuat Rakyat Sejahtera”.       DPR diarahkan pada kebijakan dan program Pemerintah
                   Tema tersebut menggambarkan bagaimana DPR         agar dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan
                   dalam politik legislasi, politik anggaran, dan politik   rakyat dan memudahkan kehidupan rakyat.
                   pembangunan telah ikut bergotong-royong bersama    
                   komponen bangsa lainnya dapat memperkuat          DPR juga melaksanakan tugas diplomasi parlemen,
                   pemulihan ekonomi nasional di tengah dinamika     baik dalam konteks kerja sama antar parlemen
                   global yang tidak pasti arah dan perkembangannya.   secara bilateral, regional, maupun internasional
                   Melalui Buku Laporan Kinerja ini, DPR menyampaikan   seperti dalam peran aktif DPR dalam Sidang Inter-
                   hasil kerja dan tugasnya sebagai bagian dari      Parliamentary Union (IPU) bulan Maret tahun 2022
                   komitmen untuk menjalankan keterbukaan informasi   di Bali. Peran diplomasi yang dijalankan oleh dewan
                   sehingga rakyat dapat melihat dan memahami apa    berorientasi pada penguatan capaian kepentingan
                   yang sudah dilakukan oleh DPR.                    nasional Indonesia.
                                                                      
                   Terkait dengan pelaksanaan fungsi legislasi,      Semoga pada masa yang akan datang, DPR terus
                   pada Tahun Sidang 2021--2022 yang lalu, dewan     meningkatkan kinerjanya dalam melaksanakan
                   telah memutuskan dan menyetujui beberapa          kedaulatan rakyat.
                   rancangan undang-undang (RUU) menjadi undang-      
                   undang (UU) setelah melalui pembahasan yang       Sekian dan terima kasih.
                   intensif dengan pemerintah. Pembentukan UU         
                   membutuhkan waktu pembahasan yang cukup           Wassalamulaikum warahmatullahi wabarakatuh,
                   bergantung pada kompleksitas substansi dan        salam sejahtera bagi kita, om santi santi santi om,
                   perbedaan sudut pandang. Pembentukan UU           namo buddhaya.
                   merupakan kinerja bersama antara DPR dan
                   Pemerintah. DPR berkomitmen untuk dapat
                   menghasilkan UU yang selaras dengan UUD NRI
                   Tahun 1945, memiliki landasan sosiologis yang     Jakarta,  Agustus 2022
                   kuat, mengutamakan kepentingan nasional, dan      Ketua DPR RI,
                   melibatkan partisipasi rakyat.                    Dr. (H.C.) Puan Maharani


 2 | Laporan Kinerja DPR Tahun Sidang 2021--2022                Laporan Kinerja DPR RI Tahun Sidang 2021--2022 | 3
   1   2   3   4   5   6   7   8   9