Page 69 - BUKU KENDARAAN BERMOTOR LISNAS AGUS HERMANTO
P. 69

6.1  KOREA SELATAN



                  negara  maka  insentif  ekonomi  yang  penting  dikurangkan.  Sebagai
                  akibatnya kebijakan kendaraan listrik di Korea mungkin berada di tengah
                  titik nadir.
                      Seperti disebutkan di atas, alasan utama target kebijakan tersebut
                  tidak tercapai mungkin dihasilkan dari perumusan kebijakan atau proses
                  implementasi  yang  kurang  relevan.    Dalam  kebijaka  tersebut  terdapat
                  3  (tiga)  tindakan  untuk  merangsang  penyebaran  kendaraan  listrik
                  adalah  diberlakukan  sejak  awal  2000-an  yaitu  Hukum  untuk  Penelitian
                  dan  Pengembangan  Mobil  Ramah  Lingkungan  (2004),  Hukum  untuk
                  Emisi  Rendah  Karbon-Pembangunan  Hijau  (2010),  dan  Hukum  untuk
                  Pengembangan Transportasi Berkelanjutan (2011).
                      Tujuan Undang-Undang untuk Penelitian dan Pengembangan
                  Mobil  Ramah  Lingkungan  (2004)  adalah  untuk  konsisten  mendorong
                  pengembangan  industri  mobil  antara  3  (tiga)  kementerian  yaitu
                  Departemen  Perdagangan,  Industri  dan  Energi  (MOTIE);  Kementerian
                  Lingkungan  Hidup  (MOE);  dan  Kementerian  Pertanahan,  Infrastruktur
                  dan  Transportasi  (MOLIT).  Undang-undang  ini  disahkan  pada  tahun
                  2004 dan direvisi sebagian pada tahun 2008 dan 2012.  Undang-undang
                  tersebut  dapat  dicirikan  sebagai  undang-undang  pertama  untuk
                  menetapkan Penelitian dan Pengembangan serta penyebaran kendaraan
                  ramah lingkungan. Regulasi ini berfungsi juga untuk meningkatkan jumlah
                  industry kendaraan ramah lingkungan.
                      Dibandingkan dengan Hukum untuk Penelitian dan Pengembangan
                  Mobil  Ramah  Lingkungan  (2004),  UU  untuk  Emisi  Rendah  Karbon-
                  Pembangunan  Hijau  (2010)  bertujuan  untuk  mempromosikan  strategi
                  pengembangan ekonomi nasional dengan emisi rendah karbon dan
                  pembangunan  hijau  untuk  mengejar  pembangunan  ekonomi  yang
                  harmonis  dengan  lingkungan.  Hukum  ini  bisa  dicirikan  sebagai  hukum
                  pertama  yang  mengintegrasikan  keduanya  dalam  strategi  nasional  dan
                  lokal untuk pengurangan gas rumah kaca dan pembangunan hijau pada
                  saat yang bersamaan.
                      Hukum  untuk  Pengembangan  Transportasi  Berkelanjutan  (2011)
                  menyebutkan  peran  pemerintah  pusat  untuk  kebijakan  penempatan
                  kendaraan listrik dalam restrukturisasi nasional sistem transportasi
                  secara berkelanjutan.





                                                                           67
                                POKOK-POKOK PEMIKIRAN Dr. AGUS HERMANTO
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74