Page 4 - BUKU JADWAL ACARA RAPAT DPR RI MP I TS 2023-2024
P. 4

KEBIJAKAN UMUM
                            JADWAL ACARA RAPAT DPR RI
                       MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2023-2024


               1.  Rencana  kegiatan  rapat-rapat  DPR  RI  sesuai  dengan  karakteristik  pada  Masa
                 Persidangan I Tahun Sidang 2023-2024, yaitu:
                 kegiatan Fungsi Pengawasan (P) dialokasikan + 30%, Fungsi Legislasi (L) dialokasikan
                 + 30 %, dan Fungsi Anggaran (A) dialokasikan + 40% dari waktu yang tersedia.
                 -  Bidang Pengawasan
                  a. Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan.
                  b. Tindak  lanjut  terhadap  hasil  kunjungan  kerja  perseorangan  maupun  kunjungan
                    kerja Tim pada saat reses masa persidangan V tahun sidang 2022-2023.
                 -  Bidang Legislasi
                  a. Komisi/Pansus membahas RUU sesuai dengan hasil evaluasi Program Legislasi
                    Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2023.
                  b. Baleg melaksanakan tugas dibidang Legislasi.
                  c. AKD yang lain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya.
                 -  Bidang Anggaran
                  Pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA 2022
                  dan Rancangan Undang-Undang tentang APBN TA 2024.
               2.  Pelaksanaan  setiap  fungsi  tersebut  akan  disesuaikan  dengan  perkembangan  dan
                 kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan.
               3.  Fokus kegiatan per -sesi sesuai dengan jadwal, namun demikian masih dapat berubah
                 sesuai dengan kebutuhan.
               4.  Tugas memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan:
                 Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Pewarganegaraan.
               5.  Tim:
                 a. Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah
                  Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, dan
                  DKI Jakarta;
                 b. Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan;
                 c. Tim  Pemantau  dan  Evaluasi  Usulan  Program  Pembangunan  Daerah  Pemilihan
                  (UP2DP);
                 d. Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
                 e. Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana;
                 f.  Tim Open Parliament Indonesia (OPI);
                 g. Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan
                 h. Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji.


                              BAMUS DPR RI | 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9