Page 53 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 53
BAB III
PERENCANAAN
Ir. Gatot: “Bos saya dan Koh Afung sudah rundingan beberapa waktu
yang lalu, dari pengalaman dan pengetahuan Koh Afung, pada saat
Pemaketan termasuk penting yaitu pengaruh kepada siapa yang akan
menang tender kalau dilakukan tender nantinya, jadi pemaketan perlu
bantuan Bos nih karena masuk wewenang Kuasa Pengguna Anggaran,”
Dr. Hadi: “Heemmm, trus maksudnya bagaimana?”
Ir. Gatot: “Koh Afung silahkan jelasin ke Pak Hadi, supaya beliau lebih
jelas”
Koh Afung: ”Maah Pak Hadi, saya sudah lama bermain atau menjadi
kontraktor di Kantor Bapak, jadi saya hafal banget siapa-siapa yang
biasanya akan ikut tender bila ada pekerjaan di ekantor Bapak, sebagian
kecil nanti memang pemain baru yang mo coba-coba main di kantor
Bapak”
Sambil meminum jus yang baru datang, Dr. Hadi berkata:“Ok, trus..?”
Koh Afung: “Kalau kontrak komputer penyedianya kan banyak ya, maaf
kalau ditender agak susah jagain supaya perusahaan grup atau yang
kita pegang bendera akan menang, karena nanti yang ikut banyak
sekali, sayang kan kita sudah berhasil mengalokasikan dana jauh di
atas pasar eh yang menang perusahaan lain, bisa-bisa jadi proyek
tengkyu Pak, maaf ya Pak”
Dr. Hadi: “Maksudnya apa proyek tengkyu? ”
Ir. Gatot: “Izin Bos maksudnya habis dia menang tender dibayar lunas,
trus cuma ucapin terima kasih aja ke Bos dan saya, ga ada fee, begitu
Bos maksud Koh Afung”
Dr. Hadi: ”O, ok, trus?”
Akhirnya Koh Afung menjelaskan panjang lebar agar untuk kontrak
Komputer dipecah jadi 5 paket pekerjaan yang nilainya dibawah Rp200
juta setiap kontraknya, supaya bisa dilakukan Penunjukan Langsung (PL)
tanpa tender dengan alasan akan diserahkan kepada 5 Sekolah Dasar.
Selain itu untuk menjawab andai ada yang bertanya, kenapa tidak
beli di E. katalog, nanti akan dicari alasan teknis dengan memasukan
program software khusus, yang akan segera dibuat minimal 3 bulan
buatnya, jadi kalau ada perusahaan lain yang akan ikut, tidak akan
sempat membuat software-nya, karena harus pakai software ini akan
47
INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
