Page 65 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ
P. 65

BAB III
                                                            PERENCANAAN


             e. PPK dilarang menyatukan atau memusatkan beberapa paket
                Pengadaan Barang/Jasa yang tersebar di beberapa lokasi/daerah
                yang  menurut  sifat  pekerjaan  dan  tingkat  efisiensinya  seharusnya
                dilaksanakan/dikerjakan di beberapa lokasi/daerah masing-
                masing.
             f.   PPK mengusulkan perubahan pemaketan kepada PA/KPA.

             g. Dalam hal usulan perubahan pemaketan disetujui oleh PA/KPA,
                maka  ditindaklanjuti dengan perubahan RUP. Selanjutnya PPK
                menyampaikan hasil Konsolidasi kepada Pejabat  Pengadaan  /
                UKPBJ untuk dilakukan pemilihan Penyedia.

             Ir. Gatot: “Demikian Bapak dan  Ibu peserta rapat,  terima  kasih atas
             kehadirannya, tolong Notulis membuat laporan rapat konsolidasi untuk
             laporan ke pimpinan, sekali lagi terima kasih wassalamualaikum wr.wb.”.

             Udin (sebagai penulis): “Siap Bapak : “
             Ir. Gatot: “Pak Udin tolong dibuatkan laporannya sekalian ke Pak Hadi
             dan minta sekretaris paraf sebelum saya tanda tangan”.
             Udin: “Siap Bapak, terima kasih”.



                Simpulan
                   1.  Siapa
                      Dr. Hadi, Ir. Gatot, Ir. Dudi, Koh Afung & Ir. Husin.
                   2.  Perbuatan Melawan Hukum.
                      melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu
                      menggabungkan beberapa pekerjaan menjadi satu
                      paket untuk mengarah kepada penyedia besar,
                      sehingga berpotensi merugikan keuangan negara/
                      Daerah/ Korporasi.
                      Hal ini melanggar …
                   3.  Menguntungkan Orang lain/Diri sendiri/korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi.
                   4.  Merugikan Negara/daerah/korporasi
                      Belum ada karena belum terjadi






                                                                       59
                                  INSPEKTORAT SETJEN DPR RI
   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70