Page 94 - BUKU 25 MODUS KECURANGAN DALAM PBDJ

Piping Effrianto, S.E., M.Si., CFrA.
25 MODUS KECURANGAN DALAM
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Dokumen Pemilihan, sehingga terdapat kesamaan pemahaman
antara Pokja Pemilihan dan Peserta, sekaligus untuk mendapatkan
masukan kemungkinan adanya koreksi atas Dokumen Pemilihan

Ir. Dudi: “Dari uraian peraturan di atas terdapat beberapa intisari antara
lain:

- Pokja Pemilihan dan/atau peserta dilarang melakukan post bidding
pada setiap tahapan dalam evaluasi penawaran;

- Post Bidding adalah tindakan menambah, mengurangi, mengganti
dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan dan/atau substansi dokumen
penawaran;

- Pokja Pemilihan dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan
kesalahan penawaran yang tidak substansial (contoh kesalahan
pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan, surat.
Jadi jelas kalau Post Bidding merubah ketentuan Dokumen Pemilihan
dan/atau substansi dokumen penawaran, jadi kalau dalam dokumen
pemilihan tidak disebutkan bahwa bila pada meterai tidak diberi
tanggal tidak akan menggugurkan penawaran, maka jangan masalah
meterai tersebut akan menggugurkan penawaran, apalagi jelas yang
bisa menggugurkan adalah penyimpangan yang substansial atau
penting. Dan yang dimaksud yang penting adalah penyimpangan dari
Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi lingkup, spesifikasi teknis /
KAK dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau penawaran dari peserta
dengan persyaratan tambahan diluar ketentuan dan syarat-syarat
dalam Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan persaingan usaha
tidak sehat dan/atau tidak adil. Bagaimana jelas tidak?”.
Pak Abdul: “Siap, jadi kalau kekurangan hal yang tidak substansial
tidak bisa digugurkan ya Pak Dudi?”.
Ir. Dudi: “Ya betul sekali, pernah ada tuh Pokja membuat Post
Bidding yaitu menambah penyedia digugurkan karena di meterai
tidak ditanggali katanya menurut ketentuan penggunaan meterai.
Meterai harus ditanggali, tapi kesalahan ini kan tidak masuk kesalahan
substansial seperti dijelaskan di atas. Jadi Post Biding saja sudah salah
dan lanjutan dari post bidding-nya juga salah, merugikan penyedia
yang digugurkan. Jadi Pokja kena hukuman “.

88 INSPEKTORAT SETJEN DPR RI