Page 112 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

Volk sr aad 1918 – 1931

3. Stenografische Commissie (Komisi Stenografi) bertugas
membuat keputusan dari hasil laporan stenografi. Ketua
komisinya adalah Neytzell de Wilde, dengna anggota
Schmutzer dan Van Helsdingen.
4. Fondscommissie (Komisi Dana) bertugas meninjau usulan yang
berhubungan dengan fonds (dana). Ketua komisinya adalah
Neytzell de Wilde, sementara anggotanya adalah Blaauw,
Suyono (pengganti), dan Kan.
5. Reces-commissie (Komisi Reses) yang ditunjuk oleh Ketua
Volksraad pada 5 Agustus 1927 dalam rapat College dengan
tugas melaksanakan usulan College van Gedelegeerden untuk
mengadakan reses. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde,
dengan anggota Kan, Stokvis, Rup, Suyono, dan Blaauw.
6. Bijzondere Commissie (Komisi Khusus) yang bertugas untuk
mempersiapkan penyelidikan rancangan hak istimewa
Sementara itu, atas hak hibah. Ketua komisinya adalah Neytzell de Wilde,

jumlah rancangan semenara anggotanya adalah Ali Musa, Blaauw, Fruin, Van
Helsdingen, s’ Jacobs, dan Kan.
yang diajukan Sementara itu, jumlah rancangan yang diajukan oleh pemerintah

oleh pemerintah untuk dibahas oleh Volksraad pada periode persidangan 1927-1928
untuk dibahas adalah sebanyak 121 rancangan. Jumlah ini meningkat dengan sangat

oleh Volksraad signifikan, jika dibandingkan dengan masa persidangan sebelumnya.
Rancangan yang diajukan, antara lain mengenai rancangan anggaran
pada periode untuk tahun 1928 terkait perubahan semua afdeeling, dari afdeeling

persidangan I hingga X; rancangan surat keputusan akun penutup tahun 1923;
1927-1928 adalah rancangan undang-undang dan Koninklijke Besluit mengenai

sebanyak 121 perusahaan asuransi jiwa; rancangan ordonansi peraturan pemerintah
terkait penentuan hukuman; rancangan ratifikasi pinjaman geweest
rancangan. Kedu, gemeente Surabaya, dan gemeente Pekalongan; rancangan

ordonansi pembukaan Pelabuhan Toboali, Koba, dan Jebus; rancangan
ordonansi perubahan ordonansi kuli di Pantai Timur Sumatera;
rancangan ordonansi retribusi “pajak burung” di Nieuw-Guinea Selatan;
perubahan ordonansi pendidikan tinggi; serta rancangan ordonansi
peningkatan uang negara di gemeente Amboina, Banjarmasin, Bandung,
dan Meester Cornelis. 231
Selain catatan daftar rancangan yang diajukan untuk dibahas
di Volksraad, terdapat hal lain yang disampaikan, salah satunya
adalah usulan untuk membuat undang-undang penyelidikan terkait

231 Ibid., index, hlm. 10-22

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 107
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 02B CETAK.indd 107 11/18/19 4:49 AM