Page 164 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949
P. 164
Volk sr aad PERIODE 1931 – 1942
Kegiatan-kegiatan dari fraksi ini sebagian adalah pembelaan
terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap dalam sidang-
sidang Volksraad, terutama sebelum tokoh-tokoh PNI tersebut diadili
pada bulan Agustus 1930. Fraksi Nasional, berpendapat bahwa tindakan
penggeledahan dan penangkapan terhadap pemimpin-pemimpin PNI
oleh pemerintah tidak dapat dipertanggungjawabkan, terlebih karena
Kegiatan-kegiatan banyak di antaranya yang terkena penggeledahan dan penangkapan
dari fraksi ini bukan anggota PNI. Daftar dari beberapa peristiwa penggeledahan dan
penangkapan yang dilakukan oleh polisi di beberapa tempat di Jawa,
sebagian adalah Sumatera, dan Sulawesi telah disampaikan oleh Thamrin ke muka
pembelaan terhadap sidang Volksraad. Dengan peristiwa ini, terbukti bahwa pemerintah
pemimpin- dalam tindakannya telah berlaku tidak bijaksana dan tidak adil terhadap
pemimpin PNI yang pergerakan rakyat Indonesia, yang sesungguhnya merupakan hak bagi
rakyat Indonesia ketika mereka telah masuk ke dalam Volksraad.
ditangkap dalam Thamrin juga berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa yang
sidang-sidang sering merugikan pergerakan rakyat berpangkal kepada pasal 153
Volksraad, bis dan 161 bis. Oleh karena itu, ia mengajukan suatu mosi kepada
Volksraad mengenai pasal-pasal ini, yang kemudian diterima oleh
sidang setelah mendapat gugatan dari Mosi Fruin dari VC. Kemudian,
dibentuklah suatu komisi untuk meninjau kembali pasal-pasal tersebut.
Thamrin juga mengusulkan agar sidang perkara pemimpin-pemimpin
PNI yang dituduh melanggar artikel-artikel itu dilakukan di hadapan
majelis yang lebih tinggi, yaitu Hooggerechtschof, dan bukan pada
Landraad. Namun, usulannya ditolak oleh pemerintah dengan alasan
bahwa pengadilan tertinggi itu hanya untuk suatu penuntutan politik,
sedangkan bukti-bukti yang dibawa oleh Thamrin sifatnya berkenaan
dengan hukum pidana. 325
Sementara itu, masalah pertahanan juga dibicarakan dalam
sidang Volksraad pada tahun 1930, di mana pemerintah bermaksud
untuk meningkatkannya. Maksud ini ditentang oleh para anggota
Fraksi Nasional. Mereka berpendapat bahwa peningkatan kekuatan
pertahanan itu pasti akan memerlukan biaya besar, sedangkan keadaan
keuangan negara saat itu sangat buruk, dan lagi tidak ada manfaatnya
bagi Indonesia. Daerah-daerah di seluruh Indonesia tidak mempunyai
sesuatu yang harus dipertahankan, juga tidak keseluruhannya
menginginkan kemerdekaan, sedangkan yang dimaksud dengan
peningkatan pertahanan terhadap serangan musuh adalah pertahanan
terhadap upaya-upaya kemerdekaan. Oleh karena itu, adalah lebih
325 Handelingen Volksraad Zittingsjaar, hlm. 1929-1930
161
A BUKU SATU DPR 100 BAB 03 CETAK.indd 161 11/18/19 4:50 AM
