Page 352 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

kesempatan bagi anggota untuk menyampaikan gagasannya. Setelah
pembahasan selesai, ketua mengatur persiapan yang diperlukan
untuk mengambil suara, baik secara lisan maupun tertulis, apabila
persoalannya menyangkut individu tertentu. Pemungutan suara
secara lisan dilakukan dengan memanggil para anggota seorang
demi seorang. Saat namanya dipanggil, anggota itu berkewajiban
memberikan suaranya dengan kata-kata “setuju” atau “tidak setuju”,
dan tidak diperbolehkan untuk “abstain”. Pengambilan suara ini dapat
pula diadakan secara duduk atau berdiri. Para anggota yang berdiri
595
pada saat mekanisme ini dijalankan berarti setuju, sedangkan yang
duduk berarti tidak setuju. Keputusan dianggap sah apabila tercapai
suara terbanyak yang mutlak, dengan memperhatikan kuorum. Apabila
jumlah suara yang setuju sama banyaknya dengan jumlah suara yang

Pengambilan tidak setuju, maka pemungutan suara harus diulang. Apabila sampai
suara ini dapat dua kali pengulangan pemungutan suara hasilnya tetap sama, maka
diadakan suatu pengundian untuk memperoleh keputusan.
pula diadakan Dalam peraturan tata tertib tahun 1947 ini, terdapat pula
secara duduk atau ketentuan tentang bagaimana cara anggota KNIP mempergunakan “hak

berdiri. demokratis”-nya sebagai anggota kamar legislatif, walaupun belum ada
peraturan UU yang mengukuhkan akan hal ini. Hak-hak yang dimiliki
oleh anggota KNIP, seperti yang tertulis dalam tata tertib BP KNIP
tahun 1947, antara lain:
1. Hak memajukan suatu usulan;
2. Hak mengadakan penyelidikan atas suatu permasalahan;
3. Hak interpelasi; dan
4. Hak untuk memberikan pertanyaan kepada pemerintah. 596
Satu hal menarik yang juga dijelaskan dalam tata tertib rapat
dan sidang BP KNIP tahun 1947 adalah mengenai peraturan bagi BP
KNIP dalam hubungannya kepada masyarakat, dengan pokok-pokok
sebagai berikut:
1. Pada masa BP KNIP melakukan sidang, disediakan waktu
selama satu hari untuk menerima rakyat yang ingin
menyampaikan keluhan, keberatan, pendapat, atau usul;
2. Seksi yang berkaitan dengan keluhan, keberatan, pendapat,
atau usul itulah yang berkewajiban dalam menerima dan
menjawab masyarakat;
3. Dalam Sidang Pleno BP KNIP, masyarakat atau peninjau tidak

595 Seperempat Abad DPR RI, Op.Cit., hlm. 54
596 ANRI, Dokumen KNIP, No. 79 (1947)

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 351
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 351 11/18/19 4:52 AM