Page 400 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

K omite Nasional Indonesia Pusa t
1945 – 1949

badan eksekutif di samping DPRD dipimpin oleh ketua yang merangkap
kepala daerah;
Pengangkatan kepala daerah dilakukan oleh presiden untuk
provinsi, oleh menteri dalam negeri untuk kabupaten, dan oleh
gubernur untuk daerah desa atas anjuran masing-masing DPRD. Kepala
daerah memangku jabatan yang tidak terbatas lamanya, sementara
DPRD dapat mengusulkan pemberhentian kepala daerah kepada
institusi yang mengangkatnya;
Anggota Dewan Pemerintahan Daerah (DPD) dipilih oleh dan
dari anggota DPRD. Ketua dan wakil ketua DPRD tidak boleh duduk
Kepala daerah dalam badan DPD, sebab DPD bertanggungjawab pada DPRD sebagai
memangku colegiaan bestuur (pemerintahan bersama);
jabatan yang Daerah Istimewa (DI) susunannya sama dengan susunan

tidak terbatas daerah biasa, begitu juga dengan tingkatannya. Keistimewaan dari DI
terletak pada pengangkatan kepala daerahnya yang dilakukan oleh
lamanya, presiden, diangkat dari orang-orang keturunan raja-raja di daerah
sementara yang bersangkutan sebelum zaman RI dan masih menguasai daerah
DPRD dapat itu. Dengan bentukan Daerah Istimewa, seorang raja atau sultan dapat

mengusulkan terus memerintah daerahnya, walaupun kekuasaannya terbatas di
bawah presiden, dan raja atau sultan itu harus mendengar suara dari
pemberhentian DPRD. Ini mencerminkan penghormatan kepada hak-hak kepala
649
kepala daerah daerah tradisional dan juga pengakuan BP KNIP terhadap perjuangan
kepada mereka dalam revolusi Indonesia.

institusi yang

mengangkatnya; 5.7.3 Tanggapan BP KNIP terhadap
Peristiwa Pemogokan Buruh di Delanggu
Pada tanggal 19 Mei 1948, para buruh pabrik dan petani kapas
di Delanggu, Jawa Tengah melakukan pemogokan kerja. Mereka
mengadakan aksi pemogokan selama 12 hari, dengan partisipasi
buruhnya yang semakin meningkat dari hari ke harinya. Menanggapi
650
pemogokan ini, BP KNIP segera membentuk Panitia Angket untuk
menyelidiki permasalahan. Ketua dari panitia tersebut adalah Mr.
Sartono (PNI). Panitia Angket segera menemui Barisan Tani Pusat,
Pemerintah Daerah Surakarta, serta DPRD Surakarta. Panitia juga
mendatangi dan menyelidiki Pabrik Karung Goni Delanggu dan
sekitarnya. Hasil penyelidikan Panitia Angket BP KNIP dibahas pada

649 Siasat, 27 Juni 1948, dalam Deliar Noer dan Akbarsyah, 2005, Op.Cit., hlm. 197
650 Pemogokan buruh di Delanggu ini adalah yang paling lama durasinya dalam sejarah perburuhan
di Asia pada masa itu, sehingga menyita perhatian media massa dari dalam dan luar negeri.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 399
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 399 11/18/19 4:53 AM