Page 415 - BUKU SATU - DARI VOLKSRAAD KE KOMITE NASIONAL INDONESIA PUSAT 1918-1949

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

pemilihan anggautanja sudah berlaku dan kantor
pemilihan sudah dibentuk, maka harapan saja supaja
kantor ini lekas bekerdja dengan giat, supaja kita
tidak perlu lagi mengadakan peringatan 4 tahun
Badan Pekerdja.

Djadikanlah peringatan hari ini, peringatan
penghabisan bagi Badan Pekerdja.

Sekianlah.” 658

5.7.6 BP KNIP Merespon Permasalahan

Agraria, 1948
Pada bulan April 1948, BP melakukan inisiatif untuk membuat
RUU penghapusan Hak Konversi atas Tanah, dan kemudian menjadi
mosi. Sidang BP KNIP dibuat beberapa kali di bulan April, sebelum
akhirnya sampai pada sebuah mosi untuk membuat RUU Penghapusan
Hak Konversi atas Tanah di daerah Yogyakarta dan Surakarta. Dengan
adanya RUU, para petani dapat tertolong karena hak Sultan di
Yogyakarta dan Susuhunan di Solo, yang menguasai tanah mereka sejak
Sebelumnya,
zaman Kolonial Belanda, dihapuskan. Maka, para petani dapat memiliki
pemerintah tanah yang mereka hanya akan digarap untuk keperluan persawahan

membagi dan perladangan. Hak konversi tanah sebelumnya dimanfaatkan oleh
Sumatera secara Belanda untuk kepentingan usaha perkebunannya, sehingga rakyat
yang mengerjakan tanah-tanah desa terpaksa menjadi kuli tanpa tanah.
administratif
menjadi tiga 5.7.7 BP KNIP Merespon Permasalahan

daerah yang mengenai Wilayah Administratif
berbeda. Sumatera

Sebelumnya, pemerintah membagi Sumatera secara administratif
menjadi tiga daerah yang berbeda. Hal ini mendapat kecaman dari
beberapa anggota BP KNIP karena alasan pembagiannya. Sebagian
anggota BP KNIP dalam sidangnya menyatakan bahwa pembagian
pemerintahan di Sumatera menjadi tiga provinsi itu sama sekali
bukan karena efisiensi administrasi atau keperluan daerah, melainkan
berkaitan dengan kekecewaan pemerintah terhadap Gubernur

658 Pidato Peringatan 3 Tahun BP KNIP, Diucapkan oleh Ketua BP KNIP Mr. Assaat di sidang
peringatan tanggal 16 Oktober 1948 di Jogjakarta, ANRI, Arsip BP KNIP (16 Oktober 1948).

dpr.go.id 414

A BUKU SATU DPR 100 BAB 05 CETAK.indd 414 11/18/19 4:53 AM