Page 303 - BUKU SATU - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT

5 – 6 Juni 2015

WAKIL KETUA DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc.,
sebagai Ketua Tim Pemantau Otsus bersama
tim melaksanakan kunjungan kerja ke Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta pada tanggal 5-6
Juni 2015. Kunjungan ini merupakan bagian dari
30 tugas pemantauan implementasi kebijakan UU
Keistimewaan Yogyakarta. Berdasarkan pemantauan
yang dilakukan, Tim menemukan permasalahan
dalam pelaksanaan UU Keistimewaan DIY. Pertama,
Keistimewaan DIY sebenarnya merupakan bentuk
apresiasi Pemerintah kepada DIY, namun dalam
pelaksanaannya ruh keistimewaan tersebut telah
diinterpretasikan lain.
Kedua, UU Keistimewaan DIY telah
diinterpretasikan bersifat lex superiori derogat legi
priori atas UU No. 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan
DIY (UU DIY), padahal UU Keistimewaan DIY
sebenarnya merupakan pelengkap dari UU
DIY dengan memberikan kewenangan yang
bersifat khusus, yaitu tata cara pengisian jabatan
31 dan kedudukan kepala daerah, kelembagaan
Pemerintah DIY, kebudayaan, pertanahan, dan
tata ruang. Ketiga, UU Keistimewaan DIY dalam
pelaksanaannya juga telah diinterpretasikan
sebagai lex specialist derogat legi generalis dari UU
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Keterangan Foto: Pokok Agraria (UUPA), sehingga menimbulkan
30 Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc.,
disambut Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta kegelisahan di kalangan masyarakat terkait masalah
Sri Sultan Hamengkubuwono X. kepemilikan tanah. Permasalahan pertanahan ini
31 Tim Pemantau Otsus DPR RI yang dipimpin terjadi karena legal standing yang tidak jelas. Selain
oleh Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon berdiskusi itu, kedudukan Kraton dan Pakualaman sebagai
dengan Gubernur Yogyakarta dan jajarannya
untuk mengetahui persoalan dalam pelaksanaan Badan Hukum Warisan Budaya (BHWB) tidak jelas
Otonomi Khusus di Yogyakarta. nomenklatur, status dan kedudukannya.

Catatan KINERJA FADLI ZON (1 Oktober 2014 – 30 September 2015) : 299