Page 318 - BUKU SATU - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT

21 - 23 Juni 2015

80

WAKIL KETUA DPR RI Fadli Zon, S.S., M.Sc.,
memimpin Kunjungan Kerja Tim Pemantau Otonomi
Khusus (Otsus) Aceh, Papua, dan Keistimewaan
Yogyakarta ke Papua Barat pada tanggal 21-23 Juni
2015. Kunjungan kerja dijalankan dalam rangka
pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus bagi Provinsi Papua. Dari kegiatan tersebut
diketahui masih banyak permasalahan yang perlu
mendapat perhatian, terutama dalam empat bidang
yang menjadi fokus UU No. 21 Tahun 2001, yaitu
di bidang pendidikan, kesehatan, perekonomian
rakyat, dan infrastruktur di Papua. 81
Menurut hasil temuan, baik di Provinsi
Papua maupun Provinsi Papua Barat, peraturan Salah satu penyebab belum terbentuknya Perdasi
pelaksanaan berupa Perdasi dan Perdasus yang dan Perdasus tersebut adalah peraturan pemerintah
menjadi perintah UU No. 21 Tahun 2001 belum sebagai peraturan pelaksanaan dari UU No. 21
seluruhnya disusun. Di Provinsi Papua, hingga Tahun 2001 belum seluruhnya terbentuk. Sampai
tahun 2014 telah terdapat 21 jumlah Perdasi dan saat ini baru 1 (satu) Peraturan Pemerintah yang
Perdasus, dan masih tersisa 6 Perdasi/Perdasus disusun Pemerintah Pusat, yaitu PP No. 54 Tahun
yang harus disusun berdasarkan perintah UU No. 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang kemudian
21 Tahun 2001. Di Provinsi Papua Barat baru ada diubah dengan PP No. 64 Tahun 2008. Sementara 2
5 Perdasus dan 1 Perdasi yang disahkan, sehingga (dua) PP lainnya, yaitu PP No. 3 Tahun 2007 tentang
masih kurang 25 Perdasi/Perdasus. Tata Cara Pelaksanaan Pertanggungjawaban

314 : BERPIHAK PADA RAKYAT