Page 76 - BUKU SATU - CATATAN KINERJA FADLI ZON BERPIHAK PADA RAKYAT
P. 76

17 November 2014































                                                                      52
                   2.  Bersepakat dan setuju dalam rangka
                      mengantisipasi beban kerja dan dinamika
                      ke depan serta menyesuaikan dengan
                      penambahan dan perubahan nomenklatur
                      Kabinet  Kerja pemerintahan Joko Widodo-
                      Jusuf  Kalla (2014-2019),  maka  perlu untuk
                      melakukan penambahan jumlah pimpinan
                      1 (satu)  wakil ketua  pada 16 (enam belas)
                      AKD (seperti yang dimaksud pada angka
                      2 di  atas), melalui perubahan pasal  yang
                      terkait dengan komposisi pimpinan komisi,
                      pimpinan badan, dan pimpinan MKD dalam
                      Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014               53
                      tentang MD3 dan perubahan peraturan DPR
                      RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib     4.  Bersepakat  dan    setuju   melakukan
                      DPR RI.                                          perubahan terhadap ketentuan Pasal 74 ayat
                   3.  Bersepakat untuk segera mengisi pimpinan        (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) serta Pasal
                      Alat Kelengkapan Dewan yang masih                98 ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) UU Nomor
                      tersedia  (Banggar   dan   BURT),   dan          17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan
                      penambahan wakil ketua pada 3 (tiga)             DPRD serta ketentuan Pasal 60 ayat (2), ayat
                      AKD yang ditentukan secara musyawarah            (3), dan ayat (4) peraturan DPR  RI  Nomor
                      mufakat serta  menambah  1  (satu)  wakil        1 Tahun 2014 tentang  Tata Tertib  untuk
                      ketua pada setiap komisi, badan, dan MKD,        dihapus karena pasal-pasal tersebut secara
                      sebagai konsekuensi  dan  perubahan UU           substansial sudah diatur pada Pasal 79,
                      tentang MD3  tanpa mengubah komposisi            Pasal 194 sampai dengan Pasal 227 Undang-
                      pimpinan yang sudah ada sebelumnya.              Undang MD3 Nomor 17 Tahun 2014.


         66 :     BERPIHAK PADA RAKYAT
   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81