Page 107 - BUKU PERDEBATAN PASAL 33 DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
P. 107
Susanto Polamolo
Elnino M. Husein Mohi
PERDEBATAN PASAL 33
DALAM SIDANG AMANDEMEN UUD 1945
rapat Komisi A. Bab-bab yang belum selesai tersebut termasuk
materi Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial, yang
kemudian diserahkan lagi kepada BP MPR untuk dipersiapkan
guna disampaikan pada sidang Majelis berikutnya. 26
Bagian yang belum tuntas itu tercantum dalam Materi
rancangan Perubahan UUD 1945 hasil BP MPR 1999-2000. Terkait
Bab Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial yang ikut
dilampirkan: dalam TAP MPR Nomor IX/MPR/2000 tentang
Penugasan BP MPR RI, untuk mempersiapkan Rancangan
Perubahan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut
rancangan yang dibuhul dalam lampiran, rancangan ini telah
berubah dari bunyi aslinya menjadi:
Bab XIV
Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 33
(1). Perekonomian disusun dan dikembangkan
sebagai usaha bersama seluruh rakyat secara
berkelanjutan berdasarkan atas asas keadilan,
efisiensi, dan demokrasi ekonomi untuk
mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan,
dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
(2). Cabang-cabang produksi yang penting bagi
negara dan yang menguasai hajat hidup orang
banyak dikuasai dan/atau diatur oleh negara
beradasarkan asas keadilan dan efisiensi yang
diatur dengan undang-undang.
(3). Bumi, air, dan dirgantara serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai dan/
26 Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.., Buku VII, loc cit..,
46
