Page 143 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 143
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
“Jadi harus clear terkait infrastruktur yang di maksud oleh
pemerintah dalam hal ini, justru korporasi perlu meningkatan
konten-konten penyiaran agar memiliki daya tarik untuk di
tonton. Di saat yang sama mendukung serta berkolaborasi
dengan kreativitas youtuber sehingga turut mendorong
kemajuan anak bangsa serta peningkatan UMKM” tegas M.
Azis Syamsuddin.
Mantan Ketua Komisi III itu meminta agar MK jeli dalam
membuat keputusan dengan mempertimbangkan segala aspek
hukum, ekonomi dan sosial. Di saat yang sama DPR RI sedang
dalam proses merevisi UU penyiaraan.
“Kita sedang dalam proses revisi UU penyiaran agar mampu
menjawab tantangan zaman teknologi saat ini. Kita harapkan
kelak UU penyiaran kedepan dapat merangkul semua elemen
secara adil tanpa merugikan pihak manapun. Para stakeholder
penyiaran tentu akan kita tampung permasalahan dan
masukan-masukan” tutur M. Azis Syamsuddin.
M. Azis Syamsuddin menjelaskan bahwa semua media
komunikasi massa di Indonesia diatur melalui UU 2/2020
tentang layanan Penyiaran menjaga integritas nasional; UU
36/1999 tentang Telekomunikasi mengatur layanan over
the top (OTT) yang memanfaatkan internet melalui jaringan
telekomunikasi; UU 11/2008, tentang Informasi dan Transaksi
Elektronik (ITE) mengatur pengawasan atas OTT yang
ditransmisikan lewat system elektronik.
“Semuanya sudah ada aturannya, sehingga pelaksanaan
penyiaraan oleh korporasi bisa di jalankan sebagaimana
134
