Page 172 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 172

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
                                SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
                                WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM



                                    JUDUL RANCANGAN
                        NO                                   KETERANGAN
                                    UNDANG-UNDANG
                        13.   Rancangan Undang-Undang tentang   DPR RI/Komisi
                             Energi Baru dan Terbarukan     VII

                        14.   Rancangan Undang-Undang tentang   DPR RI/Komisi
                             Perubahan  atas  Undang-Undang  X
                             Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem
                             Keolahragaan Nasional

                        15.   Rancangan Undang-Undang tentang   DPR RI/
                             Kesejahteraan Ibu dan Anak     Anggota

                        16.   Rancangan Undang-Undang tentang   DPR RI/
                             Pelindungan Tokoh Agama dan Simbol   Anggota
                             Agama (Rancangan Undang-Undang
                             tentang Pelindungan Kyai dan Guru
                             Ngaji)


                   3)  Tahapan Penyusunan RUU di Pemerintah


                                    JUDUL RANCANGAN
                        No                                   KETERANGAN
                                    UNDANG-UNDANG
                        1.   Rancangan Undang-Undang tentang   PEMERINTAH
                             Perubahan  atas  Undang-Undang
                             Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
                             Khusus Bagi Provinsi Papua
                        2.   Rancangan Undang-Undang tentang   PEMERINTAH
                             Perubahan  atas  Undang-Undang
                             Nomor 35 Tahun 2009 tentang
                             Narkotika
                        3.   Rancangan Undang-Undang tentang   PEMERINTAH
                             Perubahan  atas  Undang-Undang
                             Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan
                             Pemeriksa Keuangan
                        4.   Rancangan Undang-Undang tentang   Omnibus law
                             Ibukota Negara                 PEMERINTAH



                                           164
   167   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177