Page 300 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 300
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
3) Harus ada pembatasan pekerja outsourcing dan tidak
dibuka bebas seperti di Draft RUU Cipta Kerja, karena
disana ada hak pekerja yang dihilangkan.
4) Harus ada UMR Kabupaten/Kota karena jika hanya
mengacu pada UMR Provinsi, tidak sedikit dari
UMR Provinsi yang nominalnya lebih sedikit dari
UMR Kabupaten/Kota sementara pekerja harus
menanggung biaya hidup yang cenderung lebih tinggi.
5) GEKANAS memprotes hilangnya kewajiban bagi TKA
untuk mempelajari Bahasa Indonesia dan pelonggaran
ketentuan bagi TKA untuk bekerja di Indonesia.
6) Menolak jika ada iuran tambahan yang harus dibayar
pekerja untuk jaminan pemutusan kerja.
7) RUU Cipta Kerja dianggap mengurangi apresiasi
terhadap jumlah masa bakti pekerja pada saat pensiun
dalam bentuk pesangon.
8) GAKENAS memohon dukungan Wakil Ketua DPR RI
Bidang Korpolkam dalam mengawal pembahasan RUU
Cipta Kerja.
Menanggapi penyampaian tersebut, Wakil Ketua DPR RI
Bidang Korpolkam menyampaikan beberapa hal sebagai
berikut:
1) Masalah substansi dan batang tubuh RUU Cipta
Kerja dibahas di Badan Legislasi DPR RI dan hal
tersebut sudah menjadi perhatian antara DPR RI dan
Pemerintah.
292
