Page 306 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

badan seremonial, dengan memperkuat data BPS yang
sebelumnya sudah ada.

3) Berharap BKNDI dapat melakukan pengecekan
penyaluran program Program Keluarga Harapan (PKH)
di daerah. BKNDI harus memiliki daftar penerima
dalam rangka menghindari terjadinya praktik KKN
dalam hal penyaluran program PKH dan program
sejenis.

4) Terkait pendamping dana desa, secara riil dan aturan
pendamping dana desa wajib ada di setiap daerah
sehingga jika Kepala Desa merasa tidak cocok dengan
pendampingnya, Kepala Desa memiliki wewenang
untuk memilih tenaga pendampingnya dengan
menggunakan anggaran desa tersebut.
5) Terkait dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes),
direksi yang ditempatkan harus orang-orang yang
memiliki kompetensi untuk jabatan tersebut sehingga
Bumdes bisa berjalan dan memberikan timbal balik
kepada desa.

298