Page 312 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI

BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM

2) Sertifikasi halal tetap akan dikeluarkan oleh MUI.

3) Terkait pemberitaan yang menyatakan kewenangan
daerah ditarik ke pusat, hal tersebut tidak benar.
Perizinan tetap berada di daerah, namun pusat juga
memberikan persetujuan sebagai bentuk check and
balances.
4) Anggota DPR RI M. Nurdin yang turut hadir pada
pertemuan tersebut menyampaikan bahwa sudah
banyak perubahan terkait kewenangan daerah dan
pusat dari DIM awal yag disampaikan Pemeritah.
Pihaknya juga menyampaikan terbuka terhadap
segala masukan dari MUI terkait pembahasan RUU
Cipta Kerja untuk selanjutnya dibicarakan dengan
Pemerintah, khususnya pasal–pasal yang dianggap
bermasalah.

5) Anggota DPR RI Firman Soebagyo menyampaikan
bahwa terkait TKA, tidak akan dibuka bebas seperti
pemberitaan di media. TKA yang boleh masuk hanya
individu dengan skill yang dibutuhkan untuk keperluan
tertentu yang tidak bersifat permanen. Dibutuhkan
kerjasama dari Polri dalam hal pengawasan TKA di
Indonesia

6) Anggota DPR RI John Kennedy Azis menyampaikan
bahwa tidak ada kewenangan daerah yang ditarik
menjadi sistem sentralisasi pusat. Hanya dalam hal
percepatan investasi, daerah diberikan waktu tertentu
sehingga apabila sampai batas waktu tertentu daerah

304