Page 334 - BUKU BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
P. 334
BERKARYA DI TENGAH PANDEMI
SATU TAHUN KINERJA M. AZIS SYAMSUDDIN
WAKIL KETUA DPR RI BIDANG KORPOLKAM
Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang
Jaminan Produk Halal (PP Nomor 31 Tahun
2019) dinyatakan bahwa produk yang berasal
dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari
kewajiban bersertifikat halal dan wajib diberikan
keterangan tidak halal serta pelaku usaha wajib
mencantumkan keterangan tidak halal pada
produk tersebut.
e) Selain itu, pengawasan jaminan produk halal juga
dilakukan terhadap pencantuman keterangan
tidak halal (Pasal 77 ayat (1) huruf e PP Nomor 31
Tahun 2019).
f) Pengawasan pencantuman keterangan tidak
halal dapat berupa gambar, tanda, dan/atau
tulisan dilakukan terhadap produk. Adapun yang
dimaksud dengan “tulisan” adalah pembedaan
warna tulisan dalam komposisi produk
(Penjelasan Pasal 78 ayat (1) huruf a PP Nomor 31
Tahun 2019).
g) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam
menyampaikan bahwa konten produk halal
tidak hanya terbatas pada produk makanan dan
minuman, tapi juga obat-obatan dan produk
lainnya.
h) Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam
menegaskan bahwa DPR RI akan melakukan
pemantauan secara intensif terhadap
326
