Page 280 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5.2.2 Pembentukan Lembaga-Lembaga
Negara (MPRS, DPAS, DPR-GR)

Sejak diberlakukannya Demokrasi Terpimpin, banyak lembaga
negara yang mengalami perombakan secara konstitusional maupun
inkonstitusional. Perombakan inkonstitusional yang dimaksud adalah
perombakan yang tidak dikenal dalam UUD 1945, seperti kebijakan
yang ditetapkan berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres). Sebagai
contoh adalah, pembentukan Front Nasional yang didasarkan pada
Peraturan Presiden No. 13 tahun 1959; pembubaran DPR hasil Pemilu
1955 melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960; dan pembentukan
DPRGR melalui Penetapan Presiden No. 4 Tahun 1960. 372
Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan dan sistem
pemerintahan Demokrasi Terpimpin dimulai, UUD 1945 mulai
diberlakukan kembali. Dalam UUD 1945, kedudukan dan wewenang
MPR terdapat di dalam pasal 1, 2, 3, 6 dan 37. Pasal 2 UUD 1945
menyebutkan bahwa, “kedaulatan adalah di tangan rakyat dan
dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat”.
Sementara itu, untuk keanggotaan MPR, pasal 2 menyebutkan
Sejak bahwa, “Majelis Permusyarawatan Rakyat terdiri atas anggota Dewan

diberlakukannya Perwakilan Rakyat ditambah dengan utusan daerah-daerah dan
Demokrasi golongan-golongan, menurut aturan yang ditetapkan dengan Undang-
Undang”. Namun sejak Demokrasi Terpimpin dijalankan, yang menjadi
Terpimpin, banyak
hukum dasar pembentukan lembaga tertinggi/tinggi negara adalah
lembaga negara Penetapan Presiden bukan UU, sebagaimana tercantum dalam UUD

yang mengalami 1945, pasal 2 ayat 1. Dengan demikian, pembentukan MPRS masa
perombakan secara Demokrasi Terpimpin ini tidak menggunakan UUD 1945 sebagai dasar
hukum. MPRS sebagai Lembaga Tertinggi negara dibentuk berdasarkan
konstitusional
Pen.Pres. No. 2 tahun 1959. Sementara itu, pelaksanaannya didasarkan
maupun pada Peraturan Presiden No. 12 tahun 1959 tertanggal 31 Desember

inkonstitusional. 1959.Pengangkatannya lembaga MPRS didasarkan pada Keputusan
Presiden No. 199 tahun 1960.
373
Pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS)
masa Demokrasi Terpimpin juga demikian. Pembentukannya
didasarkan pada Pen.Pres No. 3 tahun 1959 dan diketuai langsung oleh
Presiden. Sementara itu, Ruslan Abdul Gani menjadi wakil ketuanya.

372 http://www.netralnews.com/news/singkapsejarah/read/59896/soekarno-bubarkan-dpr-
hasil-pemilu-1955-dan-bentuk-dpr-gr ; Lihat juga: Depkominfo, op.cit., hlm 82-84
373 Subagyo Pr. dan Hendra, (1961), Pedoman-pedoman Pelaksanaan Manipol, Jakarta: Cipta
Karya, hlm. 10. Lihat juga : Diah Irawati (1988), Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong
(1960-1965), Skripsi Sarjana, Fakultas Sastra, Universitas Indonesia, hlm. 34-36

dpr.go.id 278