Page 309 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966

DPR -GR D AN KEBIJ AKAN PAD A MA S A
DEMOKR A SI TERPIMPIN

Perpu-Perpu lainnya yang sudah ada sebelum 1 Januari 1961 ditetapkan
menjadi UU, yaitu dalam UU No. 1 tahun 1961.
Secara keseluruhan hasil pekerjaan DPRGR berupa undang-
undang selama tahun 1960, dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel.2 Produk PerUndang-Undangan DPRGR tahun 1960

No Undang-Undang Lembaran tentang
Negara
1 No. 1 tahun 1960 No. 1 Perubahan Kitab UU Hukum Pidana

2 No. 2 tahun 1960 No. 2 Perjanjian Bagi Hasil
3 No. 3 tahun 1960 No. 3 Pengesahan UU Darurat No. 3 tahun 1955 (LN No. 15)
tentang penunjukan Pelabuhan Palembang menjadi
Perusahaan Negara, dalam arti “Indische Bedrijvenwet”
(Stbl. 1927 No. 419) menjadi Undang-Undang.

4 No. 4 tahun 1960 No. 15 Persetujuan Perjanjian Persahabatan antara RI dan
Persekutuan Tanah Melayu

5 No. 5 tahun 1960 No. 104 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
Selama masa
6 No. 6 tahun 1960 No. 105 Sensus
kerjanya
7 No. 7 tahun 1960 No. 109 Statistik
1960-1965, DPR-GR

telah menghasilkan 8 No. 8 tahun 1960 No. 123 Pembuatan Perjanjian Persahabatan antara Republik
Indonesia dan Kerajaan Kamboja
117 Undang-
9 No. 9 tahun 1960 No. 131 Pokok-pokok kesehatan
Undang dan 26 usul
Pernyataan politik
Sumber: Sekretariat DPR-GR (1983), Seperempat Abad Dewan Perwakilan Rakjat Republik
Indonesia, Jakarta, hlm. 518-519.

Selain lima undang-undang, selama tahun 1960 DPR-GR telah
mengeluarkan 4 buah Pernyataan Pendapat. Pernyataan Pendapat
pertama adalah tentang Pemutusan Hubungan Diplomatik antara
Indonesia dan Belanda; kedua, Pernyataan Pendapat tentang kunjungan
kapal induk “Karel Doorman” ke Jepang; ketiga, Pernyataan Pendapat
tentang pemberian restu berhubung dengan keberangkatan Presiden
ke PBB; dan keempat, Pernyataan Pendapat tentang bantuan terhadap
perjuangan rakyat Aljazair menentang imperialisme dan kolonialisme.
445
445 Ibid.

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 307
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018