Page 58 - BUKU TIGA - WAJAH BARU PARLEMEN INDONESIA 1959-1966
P. 58
SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN
1 Januari 1960. Cara penukaran uang kertas bank-
bank termaksud sebagaimana biasanya ditetapkan
dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia”. 71
Tindakan ini nyatanya memang mengurangi jumlah pasokan
uang dari 34 miliar rupiah menjadi 21 miliar rupiah dengan sekali pukul.
Orang-orang kaya, para birokrat, dan terutama sekali para pengusaha
Cina serta pribumi tentu saja sangat terpengaruh. 72
Krisis likuiditas itu begitu berat. Akibat utama dari tindakan
moneter yang dilakukan oleh pemerintah adalah terjadinya kesukaran
likuiditas di semua sektor, baik sektor pemerintah maupun sektor
swasta. Dengan tindakan moneter tanggal 25 Agustus 1959 tersebut,
pemerintah berharap akan dapat mengendalikan inflasi dan mencapai
keseimbangan dan kemantapan moneter. Akan tetapi, pada akhir
tahun 1959 itu juga, atau hanya 4 bulan lebih sedikit setelah melakukan
tindakan moneter tersebut, terlihat nyata bahwa pemerintah
mengalami kegagalan.
Peredaran uang pada akhir Juli 1959 mencapai jumlah 33.897
Krisis likuiditas juta rupiah, sedangkan pada akhir Agustus 1959 20.999 juta rupiah,
itu begitu berat. jadi turun 12.988 juta rupiah atau 38,2 % dalam satu bulan. Akan tetapi,
Akibat utama dari pada akhir Desember 1959, atau hanya 4 bulan kemudian, jumlah uang
73
tindakan moneter yang beredar sudah kembali mencapai 34.883 juta rupiah.
Kondisi ini membuat pemerintah akhirnya menganggap perlu
yang dilakukan oleh untuk mengganti susunan anggaran belanja negara yang lama dengan
pemerintah adalah yang baru, yang disesuaikan dengan program-program pemerintah.
terjadinya kesukaran Oleh karena itu, terkait dengan kekacauan ekonomi dan
likuiditas moneter serta rencana pemerintah menyusun anggaran belanja yang
baru tersebut, DPR setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kemudian juga
di semua sektor memandang perlu untuk mengadakan sebuah panitia tetap baru yang
dinamakan Panitia Anggaran, yang dibentuk untuk selama masa jabatan
DPR. Panitia Anggaran ini berkewajiban: (1) mengikuti penyusunan
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN)
oleh pemerintah dari awal, melalui penyelenggaraan hubungan
dengan departemen-departemen yang berkait; (2) memberikan
pendapat kepada DPR mengenai rancangan anggaran yang diajukan
71 Lihat, Penjelasan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 6 tahun 1959 tentang
Pembatasan Waktu untuk Melaksanakan Hak Menuntut Penukaran Uang Kertas Bank
Pecahan-Pecahan Rp 1.000,- dan Rp 500,- yang dengan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang no. 2 tahun 1959 Nilainya Masing-Masing Telah Diturunkan Menjadi Rp 100,-
dan Rp 50,-
72 Ricklefs, Op. Cit., hlm. 554
73 Poesponegoro dan Notosusanto, Op. Cit., hlm. 324
dpr.go.id 52
