Page 12 - BUKU LAPORAN KINERJA DPR RI TS 2022-2023

Prolegnas disusun oleh DPR RI pada awal periode untuk 1 periode masa kerjanya (5
tahun). Prolegnas lima tahun tersebut dijabarkan kembali menjadi Prolegnas Prioritas
Tahunan dalam setiap tahunnya. Prolegnas Prioritas Tahunan tersebut menjadi dasar
hukum pelaksanaan fungsi legislasi setiap tahun.

Dalam menjalankan fungsi legislasi, DPR RI membahas dan mengambil keputusan
politik atas suatu rancangan undang-undang (RUU) bersama dengan pemerintah.
Fungsi legislasi yang dijalankan DPR RI berjalan dinamis, artinya RUU yang dibahas
oleh DPR RI mengikuti perkembangan dalam masyarakat. Oleh karena itu, DPR RI
selalu berupaya agar setiap pembahasan substansi RUU dapat mewakili suara rakyat.

Fungsi DPR RI berikutnya adalah fungsi anggaran. Fungsi anggaran merupakan fungsi
DPR RI untuk membahas dan memberikan persetujuan terhadap RUU mengenai
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diajukan oleh Presiden. Dalam
melaksanakan fungsi anggaran, DPR RI juga senantiasa mengutamakan kepentingan
rakyat banyak. Selama Tahun Sidang 2022–2023, DPR RI sudah membahas beberapa
RUU terkait anggaran negara, seperti RUU tentang Pertanggungjawaban atas
Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2021 dan RUU tentang APBN Tahun Anggaran
2023. Pada pembahasan APBN Tahun Anggaran 2023, DPR RI bersama pemerintah
juga melakukan penyesuaian anggaran negara yang berpihak pada rakyat, terlebih di
masa kondisi perekonomian saat ini yang masih dalam tahap pemulihan. DPR RI sangat
memahami bahwa pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 membutuhkan
waktu yang tidak sedikit dan kerja keras serta kebijakan yang tepat sasaran. Kebijakan
APBN Tahun 2023 ditujukan untuk mendukung peningkatan produktivitas dengan
tetap mengoptimalkan fungsi shock absorber dalam menjaga momentum pemulihan
ekonomi dan antisipatif terhadap risiko ketidakpastian. Oleh karena itu, DPR RI tetap
berhati-hati dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat dalam memutuskan
berbagai kebijakan fiskal dalam APBN Tahun Anggaran 2023, termasuk juga dalam
penyesuaiannya.

Fungsi DPR RI lainnya yang juga penting adalah fungsi pengawasan. Fungsi
pengawasan berkaitan dengan tugas dan wewenang DPR RI untuk mengawasi
berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah dan pelaksanaan dari undang-undang
yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan DPR RI dilakukan melalui rapat, kunjungan
kerja, dan audiensi. Selama Tahun Sidang 2022–2023, DPR RI membentuk berbagai
panitia kerja dan/atau tim yang bertujuan untuk mengetahui dan/atau memastikan
pemerintah sudah sepenuhnya menjalankan undang-undang yang telah dibentuk
dan disahkan oleh DPR RI atau belum.

10 Pendahuluan