Page 412 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

[Badan Kerja Sarna Antar Parlemen]) telah menyusun Pedoman
pengiriman Delegasi DPR RI ke luar negeri. Pedoman dimaksud oleh
DPR RI periode tersebut dipakai sebagai pedoman yang bersifat
sementara, tetapi temyata oleh DPR RI periode selanjutnya (1982-1987)
dipakai sebagai pedornan pada saat DPR RI akan mengirimkan Delegasi-
delegasi ke Luar Negeri. Berikut ini pedoman tersebut.
Yang dimaksud dengan Delegasi DPR RI selanjutnya disebut
Delegasi ialah seorang atau lebih Anggota DPR RI yang berdasarkan
Keputusan Sidang Paripurna DPR RI/Rapat Badan Musyawarah/Rapat
Delegasi muhibah Pimpinan DPR atas Undangan Negara/Organisasi lain melakukan
bersifat umum tugas dalam rangka kerja sama/hubungan intemasional, sebagai
karena bertujuan utusan resmi dari DPR RI. Sebaliknya, kunjungan yang dilakukan
untuk mempererat oleh seseorang atau lebih anggota DPR RI atas prakarsa sendiri atau

hubungan atas undangan pihak lain dan tidak berdasarkan Keputusan Sidang
persahabatan dan Paripuma DPR RI, Badan Musyawarah/Rapat Pimpinan DPR tidak dapat
saling pengertian dianggap sebagai delegasi DPR-RI . Dengan demikian, dalam segala
antarparlemen, kegiatannya tidak dapat bertindak atas narna DPR-RI.
Tergantung kepada sifat dan tujuannya, maka delegasi dapat
antarnegara, dan berupa muhibah dan teknis/organisatoris. Delegasi muhibah
antarbangsa. bersifat umum karena bertujuan untuk mempererat hubungan

persahabatan dan saling pengertian antarparlemen, antarnegara, dan
antarbangsa. Permasalahan yang diangkatnya pun bersifat umum yang
berkembang dalam hubungan persahabatan antara RI dan negara yang
bersangkutan. Atau, bisa juga bersifat khusus, tergantung masalah yang
tengah dihadapi oleh RI atau negara itu.
Sementara itu, delegasi teknis/organisatoris bertugas untuk:
a. Turut serta dalam suatu pertemuan yang diselenggarakan
oleh suatu badan/organisasi di mana DPR RI menjadi salah
satu anggota;
b. Melakukan kegiatan lain sebagai konsekuensi dari status
keanggotaan tersebut di atas. Contohnya, hadir di Sidang
IPU (Inter Parliamentary Union) dan AIPO (Asean Inter
Parliamentary Organisation);
c. Mempelajari suatu masalah dalam ruang lingkup fungsi tugas
DPR RI, baik yang bersifat survei perbandingan atau
d. Turut serta atau menghadiri suatu pertemuan ilmiah, seperti
simposium dan seminar, atau
e. Diperbantukan kepada delegasi pihak eksekutif sebagai
penasihat/peninjau dalam pertemuan pertemuan

dpr.go.id 410

Bab V.indd 410 11/21/19 18:19