Page 447 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

5 1992 24 UU No 1 Tahun 1992 Tentang Pembentukkan Kota Madya Dati II Denpasar
UU No 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian
UU No 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja
UU No 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman
UU No 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya
UU No 6 Tahun 1992 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 1992/1993
UU No 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
UU No 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman
UU No 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
UU No 10 tahun 1992 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga Sejahtera
UU No 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun
UU No 12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budi Daya Tanaman
UU No 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian
UU No 14 Tahun 1992 Tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan
UU No 15 Tahun 1992 Tentang Penerbangan
UU No 16 Tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tanaman
UU No 17 Tahun 1992 Anggaran Pendapan dan Belanja Negara Tahun Anggaran
1991/1992
UU No 18 Tahun 1992 Tentang Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran
1989/1990
UU No 19 Tahun 1992 Tentang Merek
UU No 20 Tahun 1992 Tentang Pembentukkan Pengadilan Tinggi Agama di
Yogyakarta, Bandar Lampung dan Jambi
UU No 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
UU No 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan
UU No 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang
UU No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian
TOTAL 55

Proses Pembahasan Jumlah RUU yang dibahas oleh DPR masa bakti 1987-1992

RUU APBN mengalami peningkatan dibandingkan dengan jumlah RUU yang
adalah sama dibahas pada DPR periode 1982-1987. Periode 1982-1987 berhasil
seperti prosedur menyelesaikan pembahasan 46 jumlah RUU, sedangkan DPR RI masa
RUU lainnya dan 1987-1992 berhasil menuntaskan pembahasan 55 RUU. Meskipun
ditambah dengan demikian yang masih menjadi catatan pada periode ini adalah belum
ketentuan sesuai adanya RUUusul inisiatif yang diajukan oleh DPR. Keseluruhan RUU
masih diajukan oleh pemerintah.
Pasal 138 dan 139

Peraturan Tata 2. Fungsi Anggaran
Tertib DPR RI. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23, DPR RI memiliki tugas bersama-
sama dengan Pemerintah untuk menyusun Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN). Penjabaran yang lebih rinci diatur dalam
Peraturan Tata Tertib DPR RI , Bab XIV Pasal 138 sampai dengan Pasal
146. Adapun tahapan dalam pembahasan RUU terkait APBN adalah
sebagai berikut:

dpr.go.id 446

Bab VI CETAK.indd 446 25/11/2019 01:40:08