Page 454 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

DPR RI 1987 - 1992: ER A PENGU ATAN TATANAN
EK ONOMI D AN SO SIAL B ANGS A INDONE SIA

guru dari kelas agama harus menjadi orang yang percaya pada agama
itu dan para siswa harus dari agama yang sama. Penjelasan pasal 28
ayat 2, diajukan oleh fraksi PPP yang didukung oleh ABRI dan Golkar.
Namun, PDI, yang merupakan fusi partai Kristen dan PNI, menolaknya
hingga akhir pembahasan RUU. Argumen formal yang diajukan oleh
PDI adalah bahwa penjelasan itu tidak konsisten dengan pasal 28,
bagian 2 itu sendiri, karena artikel itu mengenai kualifikasi seorang
guru sementara penjelasannya menyebutkan kualifikasi siswa dan guru
(bahwa di kelas agama, baik siswa maupun guru harus dari agama yang
sama). Hal ini juga berarti bahwa PDI hanya setuju asalkan penjelasan
tersebut menyatakan bahwa guru agama harus menjadi pengikut
agama yang bersangkutan, tetapi bukan siswa. Dalam persidangan
pada tanggal 6 Maret 1989 untuk ratifikasi RUU, pembicara dari fraksi
PDI, Soebagjo menyatakan bahwa fraksinya dapat menerima RUU
dengan catatan khusus pada penjelasan pasal 28, bagian 2. Selain itu,
Dengan mengemukakan argumentasi di atas, dia memperingatkan
bahwa penjelasan akan menciptakan kondisi sosio-politik yang dapat
mengganggu atau menghambat perkembangan nasional. Ketika ketua
sidang menanyakan kesetujuan anggota sidang untuk meratifikasi RUU,

...semua Djufri, deputi PDI, menginterupsi dan mempertanyakan kelanjutan dari
mengatakan catatan khusus fraksi PDI. Ketua mengatakan, sehubungan dengan PDI
bahwa karakter menerima RUU dengan catatan khusus, hal itu berarti seluruh fraksi
khas sekolah- setuju meratifikasi RUU.
Di luar Parlemen, baik para pemimpin Katolik maupun Protestan
sekolah swasta menyuarakan keberatan mereka terhadap penjelasan pasal 28. Berbeda
harus diamankan dengan argumentasi resmi PDI, kedua pemimpin Katolik dan Protestan
dalam Peraturan dengan jelas menyatakan bahwa tujuan mereka terutama karena

pemerintah untuk mereka takut bahwa ketentuan dari penjelasan artikel 28 itu harus
melaksanakan UU. diterapkan ke sekolah swasta. Mereka bersikeras bahwa sekolah-
sekolah Kristen harus diizinkan untuk mempertahankan karakter khas
mereka (yang berarti hanya mengajarkan Kekristenan). Berkenaan
dengan kebebasan memilih, sekolah-sekolah Kristen, seperti biasa,
akan meminta para orang tua siswa baru jika mereka setuju untuk
mengikuti peraturan sekolah tentang masalah ini. 275
Menanggapi keberatan umat Kristen, Menteri Pendidikan,
Fuad Hassan, Ketua Umum Golkar, Wahono, dan Ketua Fraksi
ABRI, Sundoro Syamsuri, semua mengatakan bahwa karakter khas

275 Mujiburrahman, Feeling Threatened: Muslim – Christian Relations in Indonesia’s New Order.
Leiden: Amsterdam University Press, 2006, hlm 248

SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 453
REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018

Bab VI CETAK.indd 453 25/11/2019 01:40:09