Page 478 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 478

DPR RI 1987 - 1992: ER A  PENGU ATAN  TATANAN
                                                                       EK ONOMI D AN SO SIAL  B ANGS A  INDONE SIA



                                                   diputuskan empat nama dari keempat fraksi menjadi nama-nama calon
                                                   Ketua Mahkamah Agung. Nama-nama tersebut adalah: H.R Purwoto
                                                   Suhadi Ganda Subrata, S.H., M.Djaelani, S.H., Prof. H. Busthanul Arifin,
                                                   S.H., dan H. Adi Andoyo Soetjipto, S.H.  Nama-nama itu diputuskan
                                                                                       321
                                                   menjadi calon dari DPR berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna DPR
                                                   tanggal 22 Juni 1992. Selanjutnya nama-nama itu disampaikan kepada
                                                   Presiden untuk mendapatkan keputusan. Dari nama-nama yang
                                                   diajukan, H.R. Purwoto Suhadi Ganda Subrata, S.H., ditetapkan sebagai
                                                   Ketua Mahkamah Agung menggantikan Ali Said, S.H. Untuk mengisi
                                                   jabatan Wakil Ketua Mahkamah Agung, berdasarkan keputusan Badan
                                                   Musyawarah DPR RI tangal 20 Agustus 1992, setelah melalui rapat
                                                   Paripurna DPR pada tanggal 31 Agustus 1992, DPR RI mengusulkan
                                                   dua orang calon Wakil Ketua Mahkamah Agung, yaitu M.D. Jaelani,
                                                   S.H. dan H. Andi Andojo Soetjipto, S.H.
                                                         Selain hubungan dengan instansi dalam negeri, DPR RI juga
                                                   menjalin hubungan kerjasama dengan pihak luar negeri.  Kerjasama
                                                   dalam skala regional yang melibatkan  DPR RI  antara lain adalah  Sidang-
                                                   Sidang Asean Inter- Parlementary Organization (AIPO).  Dalam rentan
                                                   waktu 1987-1992, dilaksanakan beberapa kali pertemuan AIPO, yaitu:
                                                         1.   Sidang Umum AIPO IX di Kuala Lumpur pada 24-30 Januari
                                                            1988.
                                                                 Pada pertemuan ini, delegari dari DPR RI menyoroti
                                                            masalah Kamboja serta mengenai rancangan resolusi
                                                            mengenai kerangka perluasan perdagangan dan kerjasama
                                                            ekonomi ASEAN, perjanjian multilateral, dan ekstradisi ASEAN
                                                            serta proteksi perdagangan


                                                         2.  Sidang Umum AIPO X di Manila pada 21-29 Agustus 1989.
                                                                 Pembahasan yang dilakukan dalam pertemuan
                                                            ini adalah menyangkut masalah pengungsi Indo-China,
                                                            masalah Kamboja, Konferensi SINO-Uni Sovyet, daerah
                                                            bebas senjata nuklir di kawasan Asia Tenggara, program
                                                            bersama legislatif mengenai pemberantasan narkotika,
                                                            obat-obatan terlarang dan rehabilitasinya, kerjasama ASEAN
                                                            mengenai kesejahteraan tenaga kerja, lingkungan hidup, serta
                                                            jkerjasama dibidang kebudayaan.





                                                   321   Ibid., hlm 76




                            SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   477
                              REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Bab VI CETAK.indd   477                                                                                 25/11/2019   01:40:09
   473   474   475   476   477   478   479   480   481   482   483