Page 489 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997

SEABAD RAKYAT INDONESIA
BERPARLEMEN

seimbang dengan pemerintah atau Presiden. Dalam fase demokrasi
yang dewasa (mature), politik perundang-undangan terkait erat
dengan politik pertanggungjawaban (accountability). Dengan
adanya pertanggungjawaban, fungsi dan peranan DPR seperti
pengawasan atau kontrol politik, penyampaian aspirasi rakyat,
dan pelaksanaan hak DPR dapat terlaksana dengan baik. Dengan
adanya accountability, perbedaan antara anggota DPR yang dipilih
dan ditunjuk, khususnya dalam pelaksanaan tugas akan hilang. 338
Pada periode 1987—1992, DPR RI juga mendapat respon
positif dari masyarakat, diantaranya adalah dari para pegiat seni
yang saat itu mendapat pelarangan pertunjukkan kesenian oleh
pemerintah. Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan para seniman
menyampaikan aspirasinya melalui dengar pendapat dengan
Komisi I DPR RI. Mereka berangkat bersama dari PKJ-TIM (Pusat
Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki). Turut serta diantara para
seniman tersebut; Dr. Salim Said, Isma Savitri, Yulianti Parani,
Sutardji Calzoum Bachri, Putu Widjaya, Eros Djarot, Bur Rasuanto,
Ramadhan KH, Adi Kurdi, W.S Rendra, dan Riantiarno. 339 Ketua
DKJ, Noorja M Masardi, yang membacakan pernyataan seniman di
Komisi I menyebutkan bahwa pelarangan-pelarangan pertunjukan
kesenian, menimbulkan keprihatinan dan kegelisahan. Tidak hanya
Di kawasan di lingkungan seniman, dan budayawan, pengelola kesenian,

pedesaan, penyandang dana, dan penonton, tetapi juga di masyarakat
pembangunan Indonesia maupun Internasional. Dalam rapat dengar pendapat itu,
politik yang telah tepuk tangan bergemuruh ketika W.S Rendra selesai membacakan
dilakukan oleh sajaknya yang berjudul Dengan Orang-Orang Rangkasbitung.
Orde Baru, mulai Menanggapi pelarangan tersebut, sejumlah anggota DPR di Komisi I
merasa heran dengan adanya pelarangan-pelarangan pertunjukkan
menimbulkan yang dilakukan oleh pemerintah. Mengatasi permasalahan
kesadaran di tersebut, Komisi I DPR RI menyarankan agar seniman bijaksana

kalangan petani dalam mengekspresikan diri. 340
tentang hak- Di kawasan pedesaan, pembangunan politik yang telah
haknya yang harus dilakukan oleh Orde Baru, mulai menimbulkan kesadaran di kalangan
diperjuangkan. petani tentang hak-haknya yang harus diperjuangkan. Menurut Hamid
Abdullah, perjuangan yang menggembirakan itu adalah perjuangan yang
petani lakukan melalui saluran hukum atau berdasarkan undang-undang

338 Ibid
339 “Rendra Baca Sajak di DPR” Kompas, 6 Desember 1990
340 Ibid, hlm 14

dpr.go.id 488

Bab VI CETAK.indd 488 25/11/2019 01:40:10