Page 533 - BUKU EMPAT - DPR RI MASA ORDE BARU: MENGUATNYA PERAN NEGARA 1967-1997
P. 533

DPR MENGHAD API  TANTANGAN NA SIONAL  D AN
                                                                        GL OB AL  HINGGA  MA S A   AKHIR ORDE B AR U
                                                                                                      1992 – 1998


                                                            Antara Republik Indonesia Dan Australia.
                                                         17.  RUU  tentang  Perubahan  Atas  Undang-Undang  Nomor
                                                            6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
                                                            Perpajakan.
                                                         18.   RUU tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
                                                             Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah
                                                             diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991.
                                                         19.   RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8
                                                             Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
                                                             Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
                                                         20.  RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12
                                                             Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
                                                         21.   RUU tentang Perhitungan Anggaran Negara (PAN) Tahun
                                                             Anggaran 1992-1993.
                                                         22.  RUU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
                                                             (APBN) Tahun Anggaran 1995-1996
                                                         23.  RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di
                                                             Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang.
                                                         24.   RUU tentangf Pemasyarakatan
                                                         25.  RUU tentang Kepabeanan
                                                         RUU ini disampaikan kepada DPR dengan Amanat Presiden
                                                   No. R.04/PU/III/1995 tanggal 8 Maret 1995 yang menunjuk Menteri
                                                   Keuangan untuk membahasnya bersama DPR RI. RUU ini diterima DPR
                                                   RI  dengan Nomor Pokok P.25/95. 419
                                                         Pembicaraan Tingkat I/ Keterangan Pemerintah diadakan dalam
                                                   Rapat Paripurna DPR Tanggal  29 Maret 1995 yang dipimpin oleh
                                                   Wakil Ketua DPR RI/ Korekku, Drs. Soerjadi. Keterangan Pemerintah
                                                   disampaikan oleh Menteri Keuangan, Drs. Mar’ie Mohammad. 420
                                                         Pembicaraan Tingkat II/ Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi
                                                   disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR tanggal 29 Mei 1995 dipimpin
                                                   oleh Wakil Ketua DPR RI, Soetedjo. 421


                                                         Juru Bicara Fraksi-Fraksi adalah sebagai berikut:
                                                         1.   Fraksi Karya Pembangunan, Ir. Umbu Mehang Kunda.
                                                         2.  Fraksi ABRI, Herman Hidayat.
                                                         3.  Fraksi Persatuan Pembangunan, Drs. H.M. Mukrom As’ad.
                                                         4.  Fraksi Partai Demokrasi Indonesia, Drs.S. G. B. Tampubolon.


                                                   419   Risalah Sidang RUU Cukai dan RUU Kepabeanan
                                                   420  Ibid
                                                   421   Ibid



                           SEJARAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT   533
                             REPUBLIK INDONESIA 1918 – 2018




         Buku 4 Bab VII CETAK.indd   533                                                                           11/22/19   6:06 AM
   528   529   530   531   532   533   534   535   536   537   538