Page 157 - BUKU KINERJA DPR RI
P. 157

LAMPIRAN




                    4.  Rancangan  Undang-Undang  tentang  DPR/KOMISI V
                        Perubahan atas Undang-Undang Nomor
                        38 Tahun 2004 tentang Jalan.
                    5.  Rancangan  Undang-Undang  tentang  DPR/KOMISI VI
                        Perubahan atas Undang-Undang Nomor
                        19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik
                        Negara.
                    6   Rancangan  Undang-Undang  tentang  DPR/KOMISI VII
                        Energi Baru dan Terbarukan.
                    7.  Rancangan  Undang-Undang  tentang  DPR/KOMISI VIII
                        Perubahan atas Undang-Undang Nomor
                        24  Tahun  2007  tentang  Penanggulangan
                        Bencana.
                    8.  Rancangan  Undang-Undang  tentang  DPR/KOMISI IX
                        Pengawasan Obat dan Makanan.

                    9.  Rancangan  Undang-Undang  tentang  DPR/KOMISI X
                        Perubahan   atas   Undang-Undang
                        Nomor 3  Tahun 2005 tentang Sistem
                        Keolahragaan Nasional.
                    10.  Rancangan  Undang-Undang  tentang  DPR/KOMISI XI /  Om-
                        Reformasi   Pengembangan    dan    PEMERINTAH     nibus
                        Penguatan Sektor Keuangan.                         Law
                    11.  Rancangan  Undang-Undang  tentang     DPR/
                        Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.    BALEG

                    12.  Rancangan  Undang-Undang  tentang     DPR/
                        Pembentukan    Pengadilan  Tinggi     BALEG
                        Kepulauan  Riau,  Pengadilan  Tinggi
                        Sulawesi  Barat,  Pengadilan  Tinggi
                        Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi
                        Papua Barat.
                    13.  Rancangan  Undang-Undang  tentang     DPR/
                        Pembentukan  Pengadilan Tinggi Tata   BALEG
                        Usaha Negara Palembang, Pengadilan
                        Tinggi  Tata Usaha Negara Banjarmasin,
                        dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
                        Manado.
                    14.  Rancangan  Undang-Undang  tentang     DPR/
                        Pembentukan  Pengadilan  Tinggi Agama   BALEG
                        Kepulauan  Riau,  Pengadilan  Tinggi
                        Agama Bali, Pengadilan  Tinggi  Agama
                        Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama
                        Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi
                        Agama Papua Barat.



                                               141
   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162