Page 169 - BUKU KINERJA DPR RI

LAMPIRAN

JUMLAH PERKARA PUTUSAN
YANG DIPUTUS
Ketetapan Penarikan Kembali: 14 Perkara
1. Perkara Nomor 66/PUU-XVII/2019 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 13
Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
2. Perkara Nomor 1/PUU-XVIII/2020 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana
terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah.
3. Perkara Nomor 38/PUU-XVIII/2020 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang.
4. Perkara Nomor 50/PUU-XVIII/2020 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik.
5. Perkara Nomor 51/PUU-XVIII/2020 mengenai
Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang.

153