Page 23 - BUKU SAKU LAPKIN 2023
P. 23
B. Pembahasan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN TA 2021
RUU tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN (RUU P2 APBN) TA 2021 adalah
proses akuntabilitas APBN setelah pembahasan RAPBN TA 2021 dan pelaksanaannya
hingga 31 Desember 2021. Pemerintah menyajikan RUU P2 APBN TA 2021 berupa
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa
Keuangan (BPK). Atas RUU tersebut, DPR RI harus memberikan persetujuan paling
lambat 6 bulan setelah akhir tahun anggaran.
Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, LKPP Tahun 2021 mendapatkan opini Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP). Meski demikian, DPR berpendapat bahwa terhadap 27 temuan
pemeriksaan perlu mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya terkait sistem
pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Realisasi pendapatan negara dan belanja negara dalam RUU P2 APBN TA 2021 dapat
dilihat pada Infografis berikut.
22 RINGKASAN CAPAIAN KINERJA DPR RI
TAHUN SIDANG 2022–2023
